JK soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Beli Pulsa Aja Jauh Lebih Mahal

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah hal yang wajar. JK menyoroti warga yang menghabiskan uang untuk hal-hal konsumtif dibanding kesehatan.

"Beli pulsa aja jauh lebih besar dari itu. Masak, lebih mementingkan pulsa daripada kesehatan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp 1,9 Triliun untuk Rumah Rusak Terdampak Gempa Palu

JK mengatakan iuran BPJS Kesehatan dinaikkan agar anggaran pemerintah tidak defisit. Pemerintah sudah melakukan kerja sama dengan daerah terkait pembiayaan BPJS yang dinilai tidak akan membebani warga kurang mampu.

"Naiknya tarif itu tidak akan membebani orang miskin karena PBI (penerima bantuan iuran) itu serta yang dibiayai oleh pemerintah itu lebih dari 100 juta. Sebenarnya ini hanya cara pergantian defisit, karena kalau defisit pemerintah juga bayar. Tapi kalau ini naik tarif, pemerintah juga yang bayar yang lebih 120 juta itu," tutur JK.



JK mengatakan, seusai kenaikan iuran nanti, tidak akan terjadi lagi defisit. Pembiayaannya, menurut JK, juga akan dibantu pemerintah daerah.

"Artinya penduduk satu daerah, ini silakan kelola dengan dana sekian. Lebih desentralistis. Pokoknya kalau sudah naik, kalau sudah naik tidak ada lagi defisitnya, kalau sudah naik nanti," tuturnya.

Baca juga: JK Pastikan Warga Palu yang Bangun Rumah di Zona Merah Tak Dapat Listrik

Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut narasi kenaikan dua kali lipat sepertinya tidak tepat. Sebab, dalam perhitungan aktuaria, masyarakat sebetulnya masih bisa membayarkan iuran.

"Iuran ini kalau kita lihat kelas I itu tuh kurang-lebih Rp 5.000 per hari loh. Kelas II sekitar Rp 3.000 per hari. Kelas III itu nggak sampai Rp 2.000 per hari, sekitar Rp 1.800," katanya saat dijumpai pada Forum Merdeka Barat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

(fdu/idh)