KLHK: 85 Persen Karhutla Terjadi di Perkebunan

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, 85 persen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di area yang dikelola atau akan dikelola untuk kepentingan bisnis perkebunan. Data tersebut merupakan hasil survei internal pihak KLHK.

"Apakah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia karena alam atau manusia? 99 persen karena manusia. Disengaja atau tidak? 90 persen disengaja. Ini kemauan sendiri atau disuruh? Dari survei kami, 80 persen karena diperintah orang. Kalau disuruh orang, untuk kebun atau tani? Survei kami 85 persen untuk perkebunan," kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Ruandha Agung Sugardiman dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Divisi Humas Polri di Hotel Amarossa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Ruandha menuturkan, dalam proses penanggulangan bencana karhutla, pemerintah merogoh biaya pemadaman sekitar Rp 1 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Deputi II Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menuturkan negara tak hanya merugi dari sisi materi dan hubungan bilateral dengan negara tetangga akibat bencana karhutla.

Dalam jangka panjang, negara kehilangan warisan untuk lahan dan hutan untuk generasi mendatang karena lahan gambut yang sifatnya subur menjadi rusak.

"Hutan kita, warisan ke generasi mendatang hilang. Gambut yang menjadi komoditas kita rusak. Hal ini bisa kita reduksi kalau kita cegah," ujar Lilik.

Menurut dia, kunci pencegahan terletak pada sinergi pihak-pihak terkait untuk menyadari bahaya karhutla. Lilik menuturkan perlu ada pertimbangan terkait alih fungsi lahan untuk kebun sawit.

"Kunci mengatasi karhutla ada di pencegahan. Harus ada rumus pencegahan, apalagi kalau kemudian hutan harus berganti lahan sawit. Harus ada prediksi apakah sawit akan jadi komoditas terus atau bisa diganti dimanfaatkan untuk lainnya?" tutur Lilik.

Simak video Polri Akan Panggil Bupati Pelalawan Terkait Kasus Karhutla:

[Gambas:Video 20detik]

(aud/fdn)