.webp)
"Pembahasan RUU KUHP memang sedang ditunda terlebih dahulu. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk cooling down sehingga bisa sama-sama kembali terjun menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Kita sangat membutuhkan KUHP yang baru karena KUHP saat ini masih merupakan produk kolonial Belanda," ujar Bamsoet kepada wartawan, Selasa (8/10/2019).
Bamsoet mengatakan tak hanya dari masyarakat, DPR juga harus banyak melibatkan kalangan akademisi dari ilmu sosial dan politik seperti dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia maupun forum akademis. Sebab, menurut dia, pada periode sebelumnya DPR lebih banyak fokus menyerap aspirasi dari LSM maupun praktisi hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait kontroversi UU KPK yang baru, politikus Golkar menyebut bola kini ada di pemerintah. Bamsoet mengatakan, jika masyarakat merasa tidak puas dengan UU tersebut dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Karena itu tak perlu ada gerakan yang sampai berujung kerusuhan. Demonstrasi merupakan hak politik setiap warga negara yang diatur dalam perundangan. Namun jika ada gerakan rusuh, siap-siap berhadapan dengan aparat hukum untuk diproses sesuai koridor hukum. Karena negara kita merupakan negara hukum, tak boleh siapapun membuat kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," jelas Bamsoet.
Soal kondisi moralitas parlemen yang dinilai belum ada perubahan, Bamsoet mengatakan saat ini pembenahan terus dilakukan.
"Terlepas dari latar belakang dan kualitas masing-masing individu yang menjadi anggota DPR RI dan DPD RI, faktanya mereka adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat di masing-masing daerah pemilihan. Kini berbagai partai politik tengah melakukan pembenahan besar-besaran, menarik sebanyak mungkin milenial ke kancah politik dengan harapan ada alih generasi," pungkasnya.
Halaman 2 dari 2
