detikNews
2019/10/07 18:44:56 WIB

KPU Akan Bahas Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Bareng DPR-Pemerintah

Matius Alfons - detikNews
Halaman 1 dari 2
KPU Akan Bahas Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Bareng DPR-Pemerintah Ketua KPU Arief Budiman. (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Rancangan peraturan KPU (PKPU) terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2020 tidak memperlihatkan adanya larangan bagi mantan napi koruptor untuk maju jadi kepala daerah. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, syarat larangan napi eks koruptor nyaleg akan masuk dalam aturan, tapi harus dibahas lebih dulu dengan DPR dan Pemerintah.

"Kemarin kita sudah uji publik, sudah kita usulkan untuk dimasukkan (larangan eks koruptor) tapi belum ditetapkan," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).



Arief mengatakan tahapan uji publik itu akan dilanjutkan dengan pembahasan di rapat konsultasi bersama DPR dan pemerintah. Dia memastikan usulan larangan eks koruptor maju Pilkada akan disampaikan dalam rapat tersebut.

"Masih ada tahap pembahasan PKPU dalam rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nanti kita bahas dulu dalam rapat konsultasi dengan DPR dan Presiden, kita usulkan dalam draft itu ya," ucap Arief.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com