Tahun Lalu Tegas Tolak Renovasi Rumah Dinas, Bagaimana Sekarang Pak Anies?

Tahun Lalu Tegas Tolak Renovasi Rumah Dinas, Bagaimana Sekarang Pak Anies?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 07 Okt 2019 18:27 WIB
Foto: Rumah Dinas Gubernur DKI (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Dulu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak usulan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur yang dilengkapi dengan lift. Usulan anggaran itu mencapai Rp 2,4 miliar. Kini, usulan rehabilitasi rumah dinas gubernur muncul lagi, bagaimana sikap Anies sekarang?

Usulan soal rehabilitasi rumah dinas gubernur DKI Jakarta ini pernah muncul pada tahun 2018. Saat itu, rumah yang terletak di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta pusat itu diusulkan untuk dipasang lift dengan anggaran Rp 2,4 miliar.

Usulan anggaran pembuatan elevator atau lift lantas diketahui masuk ke APBD DKI tahun 2018 dengan nomenklatur Rehabilitasi/Renovasi Gedung/Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta. Anggaran itu ada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Sekda DKI Saefullah lantas menjelaskan asal-muasal adanya usul pengadaan lift tersebut. Menurutnya, usul rehabilitasi rumah dinas gubernur DKI Jakarta itu sudah ada sejak tahun 2017.

"Tahun 2017 rencana rehab rumah dinas gubernur itu ada, angkanya Rp 2,8 miliar, itu tahun 2017. Tapi waktu itu ada fungsi tupoksi dari dinas yang masih tarik-tarikan sehingga tidak dilaksanakan," katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

Mengetahui hal ini, Anies kaget. Pasalnya, dia merasa tak memberikan instruksi untuk rehabilitasi tersebut. Dia juga tak meminta pengadaan lift.

"Jadi ini yang muncul dan saya garisbawahi, kita instruksi, tidak ada arahan. Karena itu, supaya tidak dilaksanakan dan dibatalkan nanti di APBDP, dihilangkan," kata Anies di Wisma Nusantara, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).


Anies lantas mengeceknya melalui Sekda DKI Saefullah. Saefullah kemudian membenarkan soal anggarannya, yakni Rp 2,4 miliar untuk rumah dinas gubernur dan Rp 750 juta untuk rumah dinas wakil gubernur. Namun, Saefullah menegaskan hal itu terjadi hanya kesalahan input. "Jadi ini hanya kesalahan input perencanaan dari Dinas Cipta karya," ujar Saefullah.

Mengetahui hal ini, Anies merasa bersyukur anggaran yang dia anggap tidak diperlukan akhirnya ditemukan. Dia merasa tidak membutuhkan renovasi di rumah dinasnya, termasuk pengadaan lift.

"Untung ketemu, kita jadi tahu jadi. Kemudian saya bilang ke Pak Sekda, 'Pak Sekda ini apa?' Dan dia bilang, 'Ini udah kedua kalinya Pak, tahun lalu juga pernah kejadian seperti ini.' Setahu saya tidak ada renovasi besar sama sekali, nggak ada diperuntukkan itu," ucap Anies.


Anies kemudian memerintahkan Sekda DKI Saefullah mengecek siapa yang memasukkan anggaran tersebut. Dia juga meminta anggaran renovasi untuk rumah dinas dicoret. Dia bahkan menegaskan, tak ada sama sekali rehabilitasi atau renovasi rumah dinas secara menyeluruh.

"Tidak ada. Kita tidak butuh renovasi sama sekali," tegasnya.

Akibatnya, usulan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur pun batal.

Usulan anggaran rumah dinas muncul dalam draft anggaran 2020

Namun, setelah setahun berselang, usul rehabilitasi rumah itu muncul lagi. Angka usulan anggarannya juga mirip, yakni sekitar Rp 2,4 miliar. Angka ini muncul dalam draft yang beredar.

Usulan anggaran itu dilihat detikcom dalam draft pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Plafon anggaran sementara yang diusulkan sebesar Rp 2,422 miliar. Rehabilitasi ini direncanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta. Kendati demikian, angka ini belum resmi diusulkan.

"Kalau (standar) untuk rumah kayak begitu, bikin baru sama merehab itu artinya lebih banyak rehab. Rehab itu kan berarti bongkar dulu, pasang lagi. Biasanya itu kalau bangun baru orang lebih mudah karena enggak berpikir lagi," ucap Kepala DCKTRP Heru Hermawanto, saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

Usul anggaran ini pun mendapat sorotan dari PSI. Anggota PSI William Aditya menilai anggaran Rp 2,42 miliar itu aneh. Dia ingin pembahasan soal anggaran ini segera dibahas dalam APBD.

"Ini masih sebagian kecil dari mata anggaran yang dianggap aneh oleh publik. Jika pembahasan APBD tidak segera dibahas, anggaran yang aneh seperti ini bisa terus lolos," ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana saat dihubungi, Jumat (4/10).


Sementara itu, Anies sendiri sampai sekarang belum berkomentar terkait usulan anggaran renovasi rumah dinas ini. Belum diketahui pula, apakah dalam usulan yang sekarang ada soal pengadaan lift.
Halaman 2 dari 3
(rdp/fjp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads