Kasus PLTU Riau-1, Sofyan Basir Dituntut 5 Tahun Penjara

Zunita Putri - detikNews
Senin, 07 Okt 2019 16:01 WIB
Foto: Sidang tuntutan terdakwa kasus suap PLTU Riau-1, Sofyan Basir. (Zunita-detikcom)

Singkat cerita, saat Novanto tersandung proyek e-KTP, Eni melaporkan kelanjutan proyek PLTU Riau-1 ini kepada Idrus Marham yang merupkaan Sekjen Golkar. Jaksa juga menjelaskan Idrus kerap meminta Eni agar mencari dana untuk Munaslub Golkar kepada Kotjo.

Jaksa berkesimpulan dengan mengetahui rencana Eni yang membantu Kotjo agar mendapat proyek PLTU Riau-1 guna mencari dana kepentingan Partai Golkar dapat diartikan bahwa Sofyan berperan membantu Eni dalam menerima suap. Sofyan juga diyakini jaksa mengetahui pemberian suap Kotjo kepada Eni.


"Oleh karenanya melalui uraian di atas, terdakwa nampak memahami Eni dan Idrus menginginkan segera ada kesepakatan terjadi proyek PLTU Riau 1, karena Eni Saragih dan Idrus marham ingin mencari dana Munaslub Golkar, ucap jaksa.

"Lebih lanjut terdakwa memahami Eni diberikan suap oleh Johannes Kotjo. Bahwa kesimpulan ini sudah sesuai dengan saksi ahli, jadi ada kesadaran diri dari dia apa yang dilakukannya mempermudah kejahatan," sambung jaksa.

Jaksa juga mengungkap Sofyan pernah memerintahkan Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN Nicke Widyawati dan Iwan Supangkat agar mencantumkan proyek PLTU Riau-1 di proyek PT PLN Persero hingga 2026. Karena ini, jaksa meyakini Sofyan memberikan kesempatan ke Kotjo untuk mendapat proyek ini.

"Maka dapat disimpulkan terdakwa sebagai Direktur PT PLN Persero telah membantu Eni Saragih dan Idrus Marham agar mendapat suap dari Johanes B Kotjo. Jika tanpa pembantuan terdakwa maka keinginan Kotjo tidak akan terlaksana. Lebih lanjut setelah terdakwa membantu Eni dan Idrus mendapat Rp 4,75 miliar. Dengan begitu maka Pasal 56 KUHP telah terbukti secara hukum," tutur jaksa.

Atas perkara ini, jaksa meyakini Sofyan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.
selanjutnya
Halaman

(zap/hed)