Hibah Pilkada 2020 Belum Tuntas, KPU Koordinasi Kemendagri-Bawaslu

Jakarta - KPU menyebut ada 61 dari 270 daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pilkada 2020. Terkait hal itu, KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Hari ini KPU, Bawaslu dan Kemendagri akan melakukan pertemuan dengan pemda provinsi dan kabupaten/kota termasuk dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Jadi kita akan lakukan koordinasi bagaimana menindaklanjuti ini," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Baca juga: KPU: 61 Wilayah Masih Bahas Anggaran Pilkada 2020

Arief mengingatkan agar wilayah yang belum melakukan penandatanganan NPHD untuk dipercepat pembahasannya. Dia berharap 61 wilayah yang belum meneken NPHD itu bisa tuntas besok.

"Kemudian KPU akan mengusulkan kepada daerah yg belum tandatangan NPHD, kami berharap sebetulnya hari ini, paling lambat besok mereka menyepakati sampai kapan tanda tangan NPHD harus dilakukan," ucapnya.