Hibah Pilkada 2020 Belum Tuntas, KPU Koordinasi Kemendagri-Bawaslu

Jakarta - KPU menyebut ada 61 dari 270 daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pilkada 2020. Terkait hal itu, KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Hari ini KPU, Bawaslu dan Kemendagri akan melakukan pertemuan dengan pemda provinsi dan kabupaten/kota termasuk dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Jadi kita akan lakukan koordinasi bagaimana menindaklanjuti ini," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arief mengingatkan agar wilayah yang belum melakukan penandatanganan NPHD untuk dipercepat pembahasannya. Dia berharap 61 wilayah yang belum meneken NPHD itu bisa tuntas besok.

"Kemudian KPU akan mengusulkan kepada daerah yg belum tandatangan NPHD, kami berharap sebetulnya hari ini, paling lambat besok mereka menyepakati sampai kapan tanda tangan NPHD harus dilakukan," ucapnya.

Arief mengatakan tahapan-tahapan pilkada 2020 akan dimulai di tahun 2019 ini. Menurutnya, tahapan kegiatan awal akan terhambat jika masih ada wilayah yang belum menyerahkan NPHD.

"Karena kesepakatan kapan harus dilakukan itu akan menentukan kegiatan-kegiatan tahapan berikutnya, karena kalau tidak ada anggaran atau belum ada anggaran tahapan yang harus dijalankan ada tahun 2019 itu juga akan mengalami kendala," tuturnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid merincikan untuk provinsi terdapat 6 dari total 9 wilayah yang sudah menandatangani. Sedangkan kabupaten/kota terdapat 203 dari total 261.

"Penandatanganan NPHD per hari ini pukul 10.00 WIB. Provinsi yang sudah melakukan penandatanganan NPHD 6 provinsi, yang belum 3, yakni itu Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Utara," ujarnya.