"Salah satunya (alasan rekomendasi bubarkan TGUPP) karena kewenangan yang ada pada TGUPP itu kita lihat sangat besar, melampaui sebenarnya dari hakekat dari sebuah lembaga yang ad hoc saja," ujar anggota DPRD Sulsel Fraksi PAN, Irfan AB saat dikonfirmasi, Senin (7/10/2019). Irfan saat itu juga menjadi anggota Pansus Angket DPRD Sulsel.
Irfan melanjutkan, dengan kewenangan yang besar itu menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara TGUPP dengan pimpinan OPD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Irfan, peraturan yang ada menentukan jika anggota TGUPP jumlahnya tidak sebanyak anggota TGUPP Sulsel yang ada saat ini. DPRD Sulsel berharap TGUPP lebih berfungsi sebagai pemberi masukan.
"Jadi kita berharap kan fungsi-fungsi TGUPP ini lebih banyak advice sebenarnya, artinya kalau diminta ya memberi advice, kalau tidak juga nggak usah terlalu jauh melaksanakan berbagai macam agenda-agenda yang malah akhirnya tumpang tindih dengan fungsi-fungsi OPD," paparnya.
Namun penelusuran Pansus menemukan jika TGUPP melampaui kewenangan OPD mulai dari perencanaan program hingga terindikasi menjadi pelaksana program. Bahkan Pansus menerima lapora jika TGUPP juga ada yang masuk dan mengganggu dinas-dinas.
"Ada informasi-informasi yang berkembang dari terperiksa bahwa (ada TGUPP recoki dinas). Bahkan dari TGUPP yang kita periksa mengakui juga bahwa ada hal-hal seperti itu yang terjadi. Makanya ketika Pak Gub kemarin menyampaikan bahda ada warning terhadap TGUPP saya kira itu membuktikan bahwa yang pernah disampaikan oleh Pansus itu saya kira benar adanya," imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengakui jika ada oknum TGUPP yang menciderai TGUPP di bawah kepemimpinannya.
"Memang kemarin ini (TGUPP) agak terciderai kerena ini anak-anak muda ini semangatnya pergi di dinas-dinas bikin macam-macam," ujar Nurdin di kediamannya, Jalan Sungai Tangka, Makassar, Kamis (3/10).
Saat itu Nurdin tidak menyebutkan siapa oknum anak muda anggota TGUPP yang merecoki dinas-dinas.
"Kan ada beberapa itu ikut dalam tim kita. Yang masih semangatnya muda itu," tuturnya
Nurdin hanya meminta TGUPP dari anak muda untuk belajar dari TGUPP kalangan profesor. Nurdin pun menegaskan jika TGUPP akan dievaluasi akhir 2019 nanti dan TGUPP berasal dari kampus.
"Makanya persyaratannya harus doktor. Kenapa harus doktor, karena kita ini di birokrat, karena kita berfikirnya itu sangat berbeda dengan orang-orang kampus, jadi ini harus dicombain. Nah saya ingin seluruh kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu basisnya riset," paparnya.
Tonton juga video Pabrik Dicurigai Buang Limbah Diam-diam, Cemari Sungai di Sulsel:
(nvl/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini