Marak Pencari Harta Karun Sriwijaya, Ini Aturannya Menurut UU

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 07 Okt 2019 10:45 WIB
Foto: Ilustrasi harta karun Sriwijaya temuan warga (dok. Istimewa)
Jakarta - Maraknya pencarian harta karun diduga peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya di wilayah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan kini menjadi sorotan. Namun, barang siapa penemu harta karun yang tidak melaporkan temuannya tersebut maka sanksinya adalah pidana.

Sebagaimana diketahui pada Sabtu (5/10/2019), Balai Penelitian Cagar Budaya (BPCB) Sumbagsel di Jambi sudah berencana menurunkan tim ke lokasi yang diduga menjadi tempat pencarian harta karun Kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, Kepala Balai Arkeologi Sumatera Selatan Budi Wiyana mengaku ada beberapa lokasi yang bisa menjadi temuan benda bersejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Salah satunya adalah daerah Cengal yang kini sedang diburu warga.


"Waktu itu kami langsung turun ke lokasi pada 2015 ada 7 titik. Semuanya berada di Cengal. Banyak temuan-temuan benda bersejarah di sana termasuk prasasti ya," kata Budi.

Namun yang perlu dicermati oleh warga pencari harta karun perlu melaporkan hasil temuannya. Jika tidak, sanksinya bisa pidana. Dilihat detikcom pada Senin (7/10/2019) hal ini diatur dalam UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya Pasal 23. Begini bunyinya:

Pasal 23

(1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Sanksi dari Pasal 23 kemudian diatur dalam Pasal 102, yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.
Selanjutnya
Halaman
1 2