Perlukah Buzzer Politik yang Tak Langgar Hukum Ditertibkan?

Jakarta - Fenomena buzzer politik mengemuka. Para buzzer ini dinilai sebagai penutup keran kritik untuk pemerintah. Sebenarnya, buzzer politik merupakan sisa pertarungan Pilpres 2019.

Munculnya fenomena para buzzer ini salah satunya diteliti dalam penelitian berjudul 'Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia' (2019). Penelitian ini ditulis oleh Rinaldi Kamil, Natasha Hassan Attamimi dan Klara Esti dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG).

Baca juga: Riset Oxford: Buzzer di Indonesia Bekerja untuk Politikus dan Swasta

Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa munculnya buzzer adalah keniscayaan dari zaman internet dan media sosial. Internet dan media sosial jadi lahan menarik yang bisa mendatangkan keuntungan politis dan ekonomis. Namun sayangnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang gagap menyikapi fenomena ini. Selain itu, buzzer mulanya kerap digunakan untuk kepentingan korporasi. Akibatnya, makna buzzer menjadi peyoratif karena keterlibatan buzzer dalam politik.

"Pada awalnya buzzer lumrah dilibatkan oleh korporat dalam promosi produk. Keterlibatan buzzer di Indonesia dalam peristiwa politik telah berkontribusi negatif terhadap citra dan pemaknaan khalayak terhadap buzzer," tulis penelitian tersebut.

Baca juga: Buzzer Robot dan Manusia di RI Dukung Pemerintah dan Serang Oposisi

Buzzer lantas didefinisikan sebagai individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi (menyebarkan secara massif) pesan dengan cara menarik perhatian dan/atau membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu.

Secara umum, masih seperti dikutip dari penelitian tersebut, buzzer memiliki beberapa karakter umum. Yakni, jaringan luas, kemampuan produksi konten, persuasif dan digerakkan oleh motif tertentu (entah itu bayaran atau sukarela).