PSHK: Penerbitan Perppu UU KPK Tak Berdampak Pemakzulan Presiden

Ibnu Hariyanto - detikNews
Minggu, 06 Okt 2019 13:45 WIB
Jumpa pers di LBH Jakarta soal Perppu UU KPK (Foto: Ibnu Haryanto/detikcom)
Jakarta - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah gundah untuk menerbitkan perppu UU KPK. Kegundahan itu, menurut PSHK, lantaran adanya penolakan dari parpol pendukungnya hingga menteri di kabinetnya terkait penerbitan perppu tersebut.

"Setelah dinamika setelah ada beberapa komentar dari petinggi partai politik, maupun dari lingkungan menteri di kabinet sendiri, yang menyatakan menolak, ada kegundahan sepertinya, ada ketidakpercayaan diri dari presiden apalagi setelah ada ancaman sangat tidak beralasan bahwa ketika perppu diterbitkan nanti dibilang inkonstitusional apalagi berakhir kepada anggapan bisa dimakzulkan. Nah ini yang harus diluruskan kepada publik," kata Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).



Fajri pun meluruskan soal kekhawatiran adanya pemakzulan jika Jokowi menerbitkan perppu. Dia mengungkapkan, pandangan tersebut salah kaprah. Fajri menjelaskan penerbitan perppu UU KPK tak akan berdampak pada pemakzulan presiden.

"Kami menyayangkan komentar-komentar seperti itu karena justru itu akan membelokkan persepsi dan pemahaman publik terkait apa itu pemakzulan. Penerbitan perppu itu kan sama sekali tidak berdampak pada pemakzulan, karena pemakzulan terhadap presiden itu dilihat dari adanya tindak pidana yang dilakukan presiden," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2