.webp)
"Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah. Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-beda," kata Bamsoet kepada wartawan, Minggu (6/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menjadi hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (parpol) maupun para profesional. Karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor. Sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat. Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," tuturnya.
Lebih lanjut, politikus Golkar itu mengatakan pentingnya syarat-syarat tersebut untuk mencari sosok menteri di pemerintahan. Jadi, hasil kerja nyata pemerintah pada periode berikutnya dapat ditingkatkan.
"Hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen masa bakti terdahulu harus lebih ditingkatkan," kata Bamsoet.
Kendati demikian, kata Bamsoet, sejatinya tuntutan agar lebih responsif juga tidak hanya untuk pemerintah. Dia mengatakan, DPR, MPR dan DPD RI pun harus semakin proaktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah.
"Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya. Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan kita. Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD," ungkapnya.
"Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala sesuatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua. Berangkat dari kecenderungan itu, pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua," sambung Bamsoet.
Halaman 2 dari 2
