Gerindra Tak Permasalahkan Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Jakarta - Partai Gerindra tidak ingin mencampuri kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penerbitan Perppu KPK. Namun Gerindra mengaku tak jadi masalah jika pada akhirnya Jokowi tetap mengeluarkan Perppu.

"Kalau kami Gerindra tidak dalam posisi menyuruh atau melarang Pak Presiden. Kami tidak meminta-minta atau menyuruh beliau keluarkan Perppu. Tapi, kalau Presiden keluarkan Perppu, menurut pendapat saya, kami juga tidak akan menolak," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman dalam diskusi bertajuk 'Perppu, Apa Perlu?' di The Consulate and Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).

Baca juga: YLBHI soal Perppu KPK: Kenegarawanan Jokowi Diuji, Dengar Rakyat atau Parpol

Dia mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam revisi UU KPK. Habiburokhman memberi contoh tentang dewan pengawas yang juga menjadi sorotan partainya.

"Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menurut saya perlu sama-sama kita pertimbangkan. Sikap Gerindra jelas, Gerindra ketika revisi menolak dewan pengawas. Satu substansi yang juga jadi penolakan dari teman-teman civil society," ucapnya.

Baca juga: Demokrat Sepakati Usulan soal Perppu Penangguhan Revisi UU KPK

Lebih lanjut Habiburokhman menyerahkan keputusan itu kepada Jokowi. Meski banyak desakan penolakan revisi UU KPK, dia percaya Jokowi dapat menentukan mana hukum yang berkualitas dan tidak.

"Kalau secara kasatmata, kita melihat banyak yang aksi, penolakan, di berbagai kampus dan lain sebagainya. Saya pikir Presiden bisa menilai apakah hukum ini cukup berkualitas atau tidak, yang ada saat ini," katanya.

"Dan beliau memiliki kewenangan untuk mau dibawa ke mana persoalan ini. Mau cepat selesai atau mau lebih lama selesai dengan catatan itu akan lebih banyak aksi dan reaksi yang timbul. Jadi Presiden punya segala kelengkapan dan kewenangan," lanjut Habiburokhman. (eva/knv)