Jika Perppu KPK Disebut Simalakama, Jokowi Diminta Ada di Pihak Rakyat

Jabbar Ramdhani - detikNews
Sabtu, 05 Okt 2019 06:50 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Rinto Heksantoro/detikcom)
Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK bak buah simalakama. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan pilihan ada di pihak rakyat atau partai politik.

Ahli hukum tata negara yang juga salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti meminta Jokowi memposisikan diri di masyarakat. Sebab, lanjutnya, selama ini rakyat yang dirugikan terkait banyaknya kasus korupsi.

"Buah simalakamanya sebenarnya hanya antara rakyat dan partai politik. Tidak dimakan (dikeluarkan perppunya) rakyat rugi karena pemberantasan korupsi jadi kacau. Kalau (simalakama) dimakan partai politik (UU KPK diundangkan) yang rugi mereka karena selama ini (jadi pihak) yang paling banyak terkena penindakan," kata Bivitri kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).


"Jadi kalau memang presiden merasa perlu merespons dinamika di masyarakat, ketimbang nurut pada partai politik, keluarkan saja perppunya," imbuhnya.

Bivitri memahami situasi Jokowi yang harus berhitung secara politik terkait kepemimpinan di periode keduanya. Menurutnya, Jokowi yang baru akan dilantik 20 Oktober nanti masih harus bernegosiasi dengan parpol. Namun Bivitri menilai Jokowi tak perlu khawatir karena parpol tak punya alasan ideologis.

Bivitri SusantiBivitri Susanti (Foto: Ari Saputra/detikcom)

"Tapi saya kira Pak Jokowi tidak perlu khawatir karena sebenarnya sikap partai selama ini tidak konsisten dan tidak ideologis. Untuk setiap isunya, akan ada pertimbangan jangka pendek tersendiri," ucap dia.


Dorongan publik agar Jokowi menerbitkan perppu KPK masih terus muncul. Jika akhirnya nanti UU KPK diundangkan, dianggap justru akan merugikan Jokowi.

Selanjutnya
Halaman
1 2