.webp)
Ahli hukum tata negara yang juga salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti meminta Jokowi memposisikan diri di masyarakat. Sebab, lanjutnya, selama ini rakyat yang dirugikan terkait banyaknya kasus korupsi.
"Buah simalakamanya sebenarnya hanya antara rakyat dan partai politik. Tidak dimakan (dikeluarkan perppunya) rakyat rugi karena pemberantasan korupsi jadi kacau. Kalau (simalakama) dimakan partai politik (UU KPK diundangkan) yang rugi mereka karena selama ini (jadi pihak) yang paling banyak terkena penindakan," kata Bivitri kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau memang presiden merasa perlu merespons dinamika di masyarakat, ketimbang nurut pada partai politik, keluarkan saja perppunya," imbuhnya.
Bivitri memahami situasi Jokowi yang harus berhitung secara politik terkait kepemimpinan di periode keduanya. Menurutnya, Jokowi yang baru akan dilantik 20 Oktober nanti masih harus bernegosiasi dengan parpol. Namun Bivitri menilai Jokowi tak perlu khawatir karena parpol tak punya alasan ideologis.
 Bivitri Susanti (Foto: Ari Saputra/detikcom) |
"Tapi saya kira Pak Jokowi tidak perlu khawatir karena sebenarnya sikap partai selama ini tidak konsisten dan tidak ideologis. Untuk setiap isunya, akan ada pertimbangan jangka pendek tersendiri," ucap dia.
Dorongan publik agar Jokowi menerbitkan perppu KPK masih terus muncul. Jika akhirnya nanti UU KPK diundangkan, dianggap justru akan merugikan Jokowi.
Jokowi akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang menggantungkan harapan untuk pemberantasan korupsi. Padahal, semestinya Jokowi tidak perlu takut atau terbebas dari kepentingan politik di periode keduanya.
Jika Perppu KPK dianggap buah simalakama, Bivitri mengatakan semestinya Jokowi ada di pihak rakyat. Jokowi ditagih janjinya untuk mendukung upaya pemberasan korupsi dan menolak pelemahan KPK.
"Jadi menurut saya nggak perlu terlalu khawatir. Lebih baik memihak rakyat," ujar Bivitri.
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak terkait permintaan Perppu KPK. Moeldoko menganalogikannya dengan peribahasa buah simalakama.
"Semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan, mesti ada. Semua warga negara juga bijak gitu di dalam menyikapi semua keputusan. Karena keputusan itu seperti simalakama, nggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu," kata Moeldoko saat ditanya tuntutan deadline Perppu KPK di Kompleks Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/10).
Jokowi sendiri terus menerima masukan untuk menerbitkan Perppu yang mencabut UU KPK. Jokowi pernah menyatakan sedang mempertimbangkan masukan tersebut.
"Banyak sekali masukan-masukan juga diberikan kepada kita, utamanya penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9) lalu.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
