.webp)
Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra sudah menyampaikan gagasan kepada pemerintah, tetapi gagasan tersebut masih dibicarakan. Jika gagasan itu diterima, maka Gerindra akan berada di dalam pemerintahan.
"Kalau diterima ya kita masuk, kalau belum bisa diterima ya kemungkinan kita memperkuat pemerintahan dari luar. Memperkuat di bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran," ungkap Dasco kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gagasan yang disampaikan dalam bentuk konsep. Ada pun tiga tema konsep yang diajukan Jokowi yakni soal ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi. Meski begitu, Dasco menyatakan bukan berarti Gerindra meminta 3 jatah kursi menteri.
Meski demikian, isu terlanjur berhembus. Di balik tawaran konsep dari Prabowo, muncul isu terbaru soal nama-nama yang dikabarkan diajukan Gerindra untuk mengisi pos menteri kabinet Jokowi. Tiga orang itu adalah Waketum Gerindra Fadli Zon, Waketum Gerindra Edhy Prabowo dan Sandiaga Uno yang segera kembali ke partai berlambang kepala burung Garuda tersebut.
Dari tiga nama itu, kabarnya Jokowi dipersilakan memilih satu. Namun ada juga kabar lain yang menyebut ada dua nama yang akan diangkut ke Kabinet. Nama Sandiaga bahkan telah diisukan menjadi Menteri Investasi dalam susunan kabinet yang ramai disebar di grup-grup WA.
 Foto: Sufmi Dasco Ahmad. (Ari Saputra/detikcom). |
Sandiaga, sesuai bidangnya di sektor ekonomi, diisukan akan menjadi Menteri Investasi. Sementara itu, Fadli Zon saat ini merupakan Ketum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang artinya bergerak di bidang ketahanan pangan. Edhy Prabowo pernah menjadi Ketua Komisi IV DPR, yang membidangi pertanian, kehutanan, lingkungan hidup dan pangan. Artinya, Edhy Prabowo dan Fadli Zon bisa saja bersaing untuk satu kursi di Kabinet Kerja jilid II.
Namun Dasco menepis itu. Dia menegaskan Gerindra belum berbicara soal jatah kursi menteri, apalagi menyodorkan nama kadernya untuk masuk di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Meski begitu, dia mengakui Gerindra menunggu perkembangan soal konsep-konsep yang telah disodorkan ke Jokowi.
"Belum bicara orang, baru bicara konsep. Kalau konsep diterima, dilihat pembidangannya, kalau ketemu pembidangannya baru tahu siapa orang yang tepat," kata Dasco.
Keputusan Gerindra untuk bergabung atau tidaknya ke koalisi Jokowi disebut Dasco kemungkinan akan ditetapkan pekan depan sebelum pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019. "Ya kita lihat, minggu-minggu depan kemungkinan. Itu kan kewenangan Pak Prabowo," tuturnya.
Waketum Gerindra Arief Poyuono berbeda dengan Dasco. Dia terang-terangan mengakui pihaknya meminta 3 pos menteri di kabinet Jokowi. Dia juga menyebut tiga nama kader Gerindra yang disebut tengah dipertimbangkan Jokowi masuk ke kabinetnya memiliki kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing.
"Ya sepertinya kita memang akan minta 3 posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet," ungkap Poyuono, Jumat (4/10).
 Foto: Arief Poyuono (Andhika Prasetia/detikcom). |
"Sandiaga, Fadli, dan Edhy Prabowo mereka semua tokoh Gerindra yang kompeten dan cerdas kok untuk bisa membantu pemerintahan Pak Joko Widodo, yang ke depan punya tantangan dan ancaman problem besar dengan ekonomi kalau melihat situasi global dan prediksi bank dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya akan tumbuh di bawah 5 persen. Dan tentu saja mereka bertiga akan bisa membantu pemerintahan Joko Widodo nantinya," sambungnya.
Walau begitu, Poyuono menyebut Gerindra menyadari Jokowi harus membicarakan terlebih dahulu dengan partai-partai koalisi pendukungnya. Hanya saja, Gerindra merasa bargaining 3 menteri wajar dilakukan mengingat posisinya sebagai 3 besar pemenang pemilu.
"Wajar kita minta 3 posisi karena Gerindra kan partai tiga besar di parlemen. Tapi sekali lagi semua itu saya rasa Pak Joko Widodo juga harus membicarakan dengan Parpol yang mengusungnya, tidak hanya dengan PDI Perjuangan ya, karena share holder-nya Joko Widodo-Ma'ruf Amin di luar PDI Perjuangan, kalau digabung jauh lebih besar," kata Poyuono.
Tanggapan Koalisi Jokowi-Ma'ruf
Partai koalisi Jokowi-Ma'ruf memberi tanggapan soal isu Gerindra yang meminta pos 3 menteri. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai urusan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Itu prerogatif presiden," kata Puan singkat, Jumat (4/10).
Ketua DPR ini juga menilai isu soal menteri lebih baik disampaikan langsung oleh Jokowi. "Oh itu tanya Presiden, dong," ucap puan.
Sementara itu menurut Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), hingga saat ini partai-partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bahkan belum mengetahui soal pos menteri yang akan mereka dapatkan. Apalagi dengan Gerindra yang merupakan partai pesaing saat Pilpres 2019.
"Kami saja koalisi belum tahu posnya di mana. Apalagi partai lain yang dulunya berseberangan gitu," jelas Awiek, Jumat (4/10).
Awiek mengatakan partai KIK tidak ikut campur tangan menentukan susunan kabinet. Sebab, menurut dia, penentuan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Karena itu, soal bergabungnya Gerindra ke pemerintahan, dia menyatakan partai KIK bakal menyerahkan keputusan ke Jokowi. Awiek menyebut Jokowi memiliki wewenang untuk menerima atau menolak proposal tersebut.
"Apa pun ceritanya, misalnya nanti Gerindra masuk atau tidak masuk, itu lebih pada hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden menggunakan kewenangannya," tuturnya.
Awiek menjelaskan, hingga sejauh ini, komunikasi di antara partai-partai KIK dengan Gerindra terjalin baik. Ia pun mencontohkan pertemuan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
"Namun demikian, kita kan hanya sebatas meramu komunikasi. Soal masuk kabinet atau tidak masuk kabinetnya itu merupakan kewenangan dari Pak Jokowi selaku presiden terpilih," tutup Awiek.
Klarifikasi Jubir Prabowo Subianto
Terkait dengan pernyataan isu 3 pos menteri ini, Juru bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak juga telah memberikan klarifikasi. Dahnil menegaskan Prabowo Subianto tak pernah membahas jatah kursi menteri dengan Presiden Jokowi.
"Pak Prabowo sejak awal tidak pernah bicara secara spesifik tentang jabatan menteri dengan siapa pun," tegas Dahnil sebagai juru bicara Prabowo Subianto kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).
Dalam beberapa kesempatan, ketika bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maupun dengan Presiden Jokowi, Prabowo--disebutkan Dahnil--tidak pernah membahas tentang jatah menteri. Menurutnya, Prabowo hanya menawarkan konsep kerja.
"Dalam setiap pertemuan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi serta tokoh lain, termasuk Ibu Megawati, beliau tidak pernah menyampaikan permintaan posisi menteri. Beliau hanya menyampaikan ingin berkontribusi di mana pun, baik posisi dalam pemerintahan atau oposisi, beliau menawarkan konsepsi," katanya. (elz/tor)
