Tak Ada Lagi Kabar Perppu KPK, Malah Dianggap Simalakama

Gedung Merah Putih KPK (Agung Pambudhy/detikcom)

Jakarta - Bisik-bisik dari Istana tak ada yang menjelaskan tentang bagaimana nasib Perppu KPK. Malah kini yang muncul soal peribahasa buah simalakama. Apa maksudnya?

Adalah Moeldoko sebagai salah seorang dari lingkaran dalam Istana yang memberikan peribahasa 'bagai makan buah simalakama' terkait Perppu KPK. Sebab, menurut Kepala Staf Kepresidenan itu, pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak.

"Semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan, mesti ada. Semua warga negara juga bijak gitu di dalam menyikapi semua keputusan. Karena keputusan itu seperti simalakama, nggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu," kata Moeldoko, Kamis (4/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, dengungan agar pemerintah segera menerbitkan perppu terus disampaikan. Berbagai tokoh nasional hingga mahasiswa yang turun ke jalan menyerukan hal yang sama: selamatkan pemberantasan korupsi melalui Perppu KPK.

Salah satunya yang muncul dari sejumlah mahasiswa yang menemui Moeldoko pada Rabu kemarin. Salah satu perwakilan atas nama Dino Ardiansyah dari Universitas Trisakti meminta Jokowi membuka diskusi dengan mahasiswa terkait Perppu KPK dengan tenggat 14 Oktober 2019.

"Kalaupun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kami pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," kata Dino saat itu.

Menanggapi itu, Moeldoko mengatakan keputusan pemerintah terkait KPK tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Tapi dia memastikan saat ini semua usulan dikalkulasi.

"Cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak," tuturnya.

"Prinsipnya, Presiden di dalam mengelola negara itu tidak mungkin akan membawa negara itu ke suatu situasi yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakkan. Pasti negara akan dibawa ke tempat yang diinginkan oleh pembukaan UUD 45," tuturnya.

Sebetulnya Jokowi tak sepenuhnya diam. Pada Kamis, 26 September lalu, Istana menerima tamu-tamu penting, mulai tokoh agama, akademisi, hingga pakar hukum. Jokowi sengaja mengundang mereka untuk mendapatkan masukan tentang Perppu KPK. Suara publik yang menolak UU KPK baru agaknya sedikit membuat Jokowi goyah.

Karena keputusan itu seperti simalakama, nggak dimakan bawa mati, tak dimakan ikut mati

"Banyak masukan dari para tokoh tentang pentingnya diterbitkannya perppu. Akan kami kalkulasi, hitung, dan pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya dalam waktu secepat-cepatnya," ujar Jokowi seusai pertemuan tersebut.

Namun Jokowi juga mendapat bisikan dari kalangan politikus yang menilai sebaiknya tak perlu mengeluarkan Perppu KPK. Jokowi pun berada di antara jukstaposisi.

Hingga pada akhirnya tak ada jawaban jelas mengenai nasib Perppu KPK. Malah Istana melalui Moeldoko memberi wacana baru soal simalakama: suatu kondisi serbasalah ketika maju salah, mundur salah, belok ke kanan salah, ke kiri pun salah.

Halaman 1 2

Selanjutnya