Rincian Sumber Rp 51 M di Kasus Eks Bupati Cirebon, Ada Terkait PLTU

Jakarta - KPK menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra kembali sebagai tersangka. Kali ini Sunjaya disangkakan telah melakukan pencucian uang.

"KPK meningkatkan status perkara tindak pidana pencucian uang ke penyidikan dan menetapkan SUN (Sunjaya Purwadisastra)," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2019).

Syarif menyebut total uang yang diterima Sunjaya adalah Rp 51 miliar. Uang itu merupakan gratifikasi dari banyak sumber.
"Sejak menjabat Bupati Cirebon, tersangka SUN pada 2014-2018 diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sekitar Rp 41,1 miliar," kata Syarif.

Rincian Rp 41,1 miliar adalah sebagai berikut:
- Terkait pengadaan barang/jasa dari pengusaha sekitar Rp 31,5 miliar;
- Terkait mutasi jabatan di lingkungan pemkab dari ASN sekitar Rp3,09 miliar;
- Setoran dari Kepala SKPD/OPD sekitar Rp 5,9 miliar; dan
- Terkait perizinan galian dari pihak yang mengajukan izin lainnya Rp 500 juta.

Selain itu, Syarif menyebut ada penerimaan lain sekitar Rp 6,04 miliar dan Rp 4 miliar. Untuk Rp 6,04 miliar disebut terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon, sedangkan Rp 4 miliar terkait perizinan properti.
"Total penerimaan tersangka SUN dalam perkara ini sekitar Rp 51 miliar," ucapnya.

Uang itu digunakan Sunjaya untuk kepentingan pribadi, seperti membeli tanah dan membeli mobil. "Perbuatan-perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan," imbuhnya.

Sebelumnya, Sunjaya divonis hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap terkait jual-beli jabatan di Kabupaten Cirebon. Kala itu, dia menerima duit Rp 100 juta usai melantik Gatot Rachmanto sebagai Sekretaris Dinas PUPR Cirebon.

(dhn/fjp)