UU KPK Baru Typo, Pukat UGM: Bagaimana Kalau Akal-akalan?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani UU KPK yang baru karena ada kesalahan ketik. Bagaimana tanggapan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH-UGM, Zainal Arifin Mochtar?

"Kalau typo. Bagaimana kalau ternyata nggak typo dan akal-akalan aja?" kata Zainal saat dimintai tanggapan, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Jokowi Belum Teken UU KPK Baru, Istana: Ada Typo dari DPR

Namun, Zainal tak mau menduga-duga jika benar soal salah ketik itu hanya akal-akalan. Menurutnya, pemerintah memang menyetujui bahwa usia minimal calon pimpinan KPK yakin 50 tahun.

"Wallahualam. Coba cek halaman 23 DIM pemerintah. Di situ nggak typo kok. Dan (pemerintah) menyetujui usulan DPR untuk menaikkan (usia minimal capim KPK) menjadi 50 (tahun). Kok sekarang ngaku typo?" ujar Zainal.

Baca juga: DPR Salah Ketik di UU KPK Bukan Pertama Kali, Apa Solusinya?

Zainal menegaskan bahwa perihal typo tersebut tak ada hubungannya dengan rencana Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK yang baru. Dia menilai Perppu memang harus diterbitkan.

"(Perppu dan masalah typo) dua hal berbeda. Kalo Perppu ya harusnya Perppu karna menunjukkan buruknya kualitas legislasi ini. Tapi harusnya ditanyakan juga mengapa ngaku typo?" tutur Zainal.