.webp)
"Persoalannya berbeda-beda, namun umumnya karena pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan yang diajukan KPU di daerah tersebut," kata Ketua KPU Sumut, Herdensi, di Medan, Jumat (4/10/2019).
Ada delapan daerah yang belum menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020. Daerah itu antara lain Medan, Karo, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, Nias Selatan, Gunung Sitoli dan Tanjung Balai. Menurut data KPU, ada juga daerah yang alokasi anggaran untuk Pilkada 2020 menurun dibanding Pilkada 2015.
Misalnya, Kota Tanjung Balai. Pada 2015 alokasi anggaran untuk Pilkada di daerah itu senilai Rp 11 miliar, namun untuk Pilkada 2020, pemerintah setempat mengalokasikan dana Rp 10 miliar.
Anggaran di Kabupaten Simalungun juga menurun. Jika pada Pilkada 2015 alokasi anggaran berjumlah Rp 45 miliar, maka untuk Pilkada 2020, alokasi anggarannya Rp 40 miliar.
Herdensi berharap pemerintah daerah dapat mempercepat proses NPHD ini. Alasannya, agar proses Pilkada bisa berjalan lancar.
Ada 23 daerah di Sumut yang bakal menggelar Pilkada 2020. Berikut daftarnya:
1. Kota Binjai
2. Kota Medan
3. Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kota Pematangsiantar
5. Kabupaten Simalungun
6. Kabupaten Asahan
7. Kota Tanjung Balai
8. Kabupaten Karo
9. Kabupaten Pakpak Bharat
10. Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura)
11. Kabupaten Labuhanbatu
12. Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel)
13. Kabupaten Toba Samosir
14. Kabupaten Samosir
15. Kabupaten Humbang Hasundutan
16. Kota Sibolga
17. Kabupaten Mandailing Natal (Madina)
18. Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel)
19. Kota Gunung Sitoli
20. Kabupaten Nias
21. Kabupaten Nias Utara
22. Kabupaten Nias Barat
23. Kabupaten Nias Selatan.
Halaman 2 dari 2
