Moeldoko Nilai Buzzer Perlu Ditertibkan, Ini Kata Polri

Jakarta - Polri memastikan telah melakukan penindakan terhadap buzzer-buzzer di media sosial. Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menilai buzzer perlu ditertibkan.

"Saat ini untuk kreator dan buzzer-buzzer, apabila fakta hukumnya ada perbuatan melawan hukum kan sesuai dengan alat bukti dan rumusan delic-nya kan sudah dilaksanakan gakkum (penegak hukum), meskipun hukum adalah ultimum remedium," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (3/10/2019).

Baca juga: Moeldoko Nilai Buzzer Perlu Ditertibkan: Di Kedua Belah Pihak

Dedy menuturkan bahwa Polri juga sudah melakukan upaya pencegahan. Salah satu pencegahan yang dilakukan yakni menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam memblokir akun-akun media sosial yang diduga menyebarkan hoax.

"Untuk langkah-langkah mitigasi juga secara linier sudah dilakukan dari literasi-literasi digital sampai dengan kerja sama dengan Kemkominfo memblokir akun-akun buzzer yang terbukti menyebarkan hoax dan narasi-narasi hate speak," ucap Dedy.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko menepis anggapan bahwa kantornya mengorganisir buzzer di media sosial yang pro-pemerintah. Justru, Moeldoko menilai para buzzer perlu ditertibkan.

"Saya pikir memang perlu (ditertibkan). Kan ini kan yang mainnya dulu relawan, sekarang juga pendukung fanatik," ucap Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).