Moeldoko Nilai Buzzer Perlu Ditertibkan, Ini Kata Polri

Foto: Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Lisye/detikcom)

Jakarta - Polri memastikan telah melakukan penindakan terhadap buzzer-buzzer di media sosial. Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menilai buzzer perlu ditertibkan.

"Saat ini untuk kreator dan buzzer-buzzer, apabila fakta hukumnya ada perbuatan melawan hukum kan sesuai dengan alat bukti dan rumusan delic-nya kan sudah dilaksanakan gakkum (penegak hukum), meskipun hukum adalah ultimum remedium," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (3/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dedy menuturkan bahwa Polri juga sudah melakukan upaya pencegahan. Salah satu pencegahan yang dilakukan yakni menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam memblokir akun-akun media sosial yang diduga menyebarkan hoax.

"Untuk langkah-langkah mitigasi juga secara linier sudah dilakukan dari literasi-literasi digital sampai dengan kerja sama dengan Kemkominfo memblokir akun-akun buzzer yang terbukti menyebarkan hoax dan narasi-narasi hate speak," ucap Dedy.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko menepis anggapan bahwa kantornya mengorganisir buzzer di media sosial yang pro-pemerintah. Justru, Moeldoko menilai para buzzer perlu ditertibkan.

"Saya pikir memang perlu (ditertibkan). Kan ini kan yang mainnya dulu relawan, sekarang juga pendukung fanatik," ucap Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

Menurut Moeldoko, para buzzer cenderung tak ingin sosok yang diidolakannya diserang. Namun, bila itu terjadi, disebut Moeldoko, para buzzer tersebut pasti bereaksi.

"Contohnya begini--bukan saya maksudnya--para buzzer itu tidak ingin idolanya diserang, idolanya disakitin. Akhirnya masing-masing bereaksi. Ini memang persoalan kita semua, juga kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Kedua belah pihak," ucapnya.