.webp)
Pernyataan Jokowi soal tak ada visi-misi menteri disampaikan di penghujung periode pertamanya. Jokowi mengatakannya saat membuka sidang kabinet paripurna yang terakhir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Sidang paripurna Kabinet Kerja membahas evaluasi program pemerintah di periode 2014-2019.
"Saya ingat bahwa di awal pembentukan kabinet kerja saya menyampaikan bahwa tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden, wakil presiden agar semuanya kita betul-betul berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur," ujar Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi berpendapat, masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. "Kita lihat dalam lima tahun ini telah banyak yang kita kerjakan dengan berbgai keterbatasan-keterbatasan yang ada. Dan juga masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan," tuturnya.
Ia juga mengatakan, selama lima tahun terakhir Pemerintah berhasil membangun pondasi bagi arah pembangunan nasional yang lebih tangguh, produktif, dan merata. Salah satunya adalah melalui infrastruktur baik yang dasar maupun berat. Bahkan, dikatakan Jokowi, selama lima tahun belakangan ini juga kabinet kerja berhasil melakukan perombakan fiskal yang membuat APBN semakin sehat dan mandiri.
"Kita juga telah meletakkan pondasi bagi pembangunan Indonesiasentris, bukan Jawasentris dalam melakukan percepatan di bidang infrastruktur," sebut Jokowi.
Terkait pernyataan Jokowi soal tak ada visi misi menteri, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan secara teoritis, ketatanegaraan, dan politik memang benar seharusnya seperti itu. Seorang menteri disebutnya memang bertugas menterjemahkan apa visi misi presiden.
"Tapi ketika dibicarakan seperti itu, ini jadi pengakuan bahwa tidak semua menterinya kompak. Bahwa jangan-jangan ada menteri yang punya cara pandang berbeda," kata Yunarto saat dihubungi, Kamis (3/10) malam.
Yunarto mengingatkan, beberapa kali permasalahan antar-menteri Kabinet Kerja juga pernah terjadi. Untuk menghindari hal yang sama terulang, Jokowi dinilainya perlu memberi penegasan.
 Foto: Yunarto Wijaya. (Ari Saputra/detikcom). |
"Kita tahu bentrokan antara menteri beberapa kali terjadi. Mungkin salah satu yang ditekankan untuk ke depan bukan hanya track record tapi cara pikir dan cara pandang menteri yang mau dia rekrut," sebutnya.
Poin tersebut menurut Yunarto sangat krusial. Apalagi tantangan yang akan dihadapi Jokowi di periode keduanya dinilai akan lebih berat, termasuk tantangan global.
Yunarto juga menyebut banyaknya kontroversi jelang pelantikan memerlukan diubahnya arah angin agar Jokowi kembali dipandang positif di mata rakyat. Untuk itu diperlukan nama-nama yang punya nilai lebih sebagai jajaran menteri Jokowi.
"Dalam sistem presidential, penting para menteri meneruskan apa yang menjadi pemikiran presiden. Fatal kalau menteri yang dipilih punya pikiran yang berbeda," tutup Yunarto.
Halaman 2 dari 2
