Modal Anggota DPR Lebih Besar Ketimbang Pendapatan Dinilai Picu Korupsi

Foto ilustrasi: Antara Foto/Galih Pradipta

Jakarta - Modal yang dikeluarkan caleg lebih besar ketimbang pendapatan yang diterima ketika menjadi anggota DPR. Bukan karena pendapatan anggota DPR kecil, melainkan karena politik pencalegan yang mahal. Risikonya, korupsi rentan jadi cara balik modal.

Menurut anggota DPR periode 2019-2024 dari PDIP Dapil Jawa Tengah X, Hendrawan Supratikno, rata-rata anggota DPR membutuhkan sekitar Rp 5 miliar untuk berkampanye di Pileg.

Anggota DPR dari PKB Dapil Kalimantan Barat I, Daniel Johan, mengaku mengeluarkan Rp 2 miliar untuk biaya kampanye Pileg 2019. Adapun Abraham Lunggana alias Lulung dari PAN, yang lolos dari Dapil DKI III, mengaku mengeluarkan duit kampanye sebesar Rp 1 miliar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Total gaji plus pendapatan anggota DPR sendiri tak sampai miliaran. Seorang anggota DPR dapat mengantongi sekitar Rp 48,7 juta ditambah tunjangan uang sidang per paket sebesar Rp 2 juta. Ini masih di luar tunjangan sidang.

"Pemilu kita saat ini adalah pemilu yang berbiaya mahal. Tingginya pengeluaran yang dibelanjakan para caleg tidak sepadan dengan pendapatan yang mereka terima sebagai anggota parlemen," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, kepada wartawan, Kamis (3/10/2019).

Kondisi 'besar pasak daripada tiang' ini memaksa anggota Dewan terpilih menemukan cara supaya bisa balik modal karena anggota Dewan yang bersangkutan telah mengeluarkan banyak biaya saat kampanye. Akibatnya, banyak yang menempuh cara lancung dengan 'menggarong' uang rakyat.

"Biaya politik yang mahal (high cost politics) kerap kali menjadikan mereka untuk mencari bancakan di parlemen. Ini yang akhirnya menjerat beberapa anggota Dewan untuk berurusan dengan perkara korupsi," kata Titi.

Sayangnya, pengeluaran para caleg saat Pileg itu tidak terekam dengan baik pada laporan dana kampanye Pemilu. Titi menyoroti laporan dana kampanye pemilu cenderung sekadar formalitas belaka. Gara-gara biaya politik yang tinggi itu, mayoritas yang duduk di DPR adalah kelas pedagang. Oligarki rentan terbentuk.

"Makanya, akibat ongkos pemilu yang sangat mahal, jangan heran kalau yang terpilih di DPR mayoritas berlatar belakang pengusaha. Ini jadi pekerjaan rumah besar yang harus kita benahi agar politik kita bisa inklusif dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tidak terjebak pada oligarki dan tekanan politik kekerabatan," tutur Titi.

Halaman 1 2

Selanjutnya