2019/10/03 19:20:59 WIB
Modal Anggota DPR Lebih Besar Ketimbang Pendapatan Dinilai Picu Korupsi
Halaman 1 dari 2
Foto ilustrasi: Antara Foto/Galih Pradipta
Jakarta -
Modal yang dikeluarkan caleg lebih besar ketimbang pendapatan yang diterima ketika menjadi anggota DPR. Bukan karena pendapatan anggota DPR kecil, melainkan karena politik pencalegan yang mahal. Risikonya, korupsi rentan jadi cara balik modal.
Menurut anggota DPR periode 2019-2024 dari PDIP Dapil Jawa Tengah X, Hendrawan Supratikno, rata-rata anggota DPR membutuhkan sekitar Rp 5 miliar untuk berkampanye di Pileg.
Anggota DPR dari PKB Dapil Kalimantan Barat I, Daniel Johan, mengaku mengeluarkan Rp 2 miliar untuk biaya kampanye Pileg 2019. Adapun Abraham Lunggana alias Lulung dari PAN, yang lolos dari Dapil DKI III, mengaku mengeluarkan duit kampanye sebesar Rp 1 miliar.
Total gaji plus pendapatan anggota DPR sendiri tak sampai miliaran. Seorang anggota DPR dapat mengantongi sekitar Rp 48,7 juta ditambah tunjangan uang sidang per paket sebesar Rp 2 juta. Ini masih di luar tunjangan sidang.
"Pemilu kita saat ini adalah pemilu yang berbiaya mahal. Tingginya pengeluaran yang dibelanjakan para caleg tidak sepadan dengan pendapatan yang mereka terima sebagai anggota parlemen," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, kepada wartawan, Kamis (3/10/2019).
Menurut anggota DPR periode 2019-2024 dari PDIP Dapil Jawa Tengah X, Hendrawan Supratikno, rata-rata anggota DPR membutuhkan sekitar Rp 5 miliar untuk berkampanye di Pileg.
Anggota DPR dari PKB Dapil Kalimantan Barat I, Daniel Johan, mengaku mengeluarkan Rp 2 miliar untuk biaya kampanye Pileg 2019. Adapun Abraham Lunggana alias Lulung dari PAN, yang lolos dari Dapil DKI III, mengaku mengeluarkan duit kampanye sebesar Rp 1 miliar.
"Pemilu kita saat ini adalah pemilu yang berbiaya mahal. Tingginya pengeluaran yang dibelanjakan para caleg tidak sepadan dengan pendapatan yang mereka terima sebagai anggota parlemen," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, kepada wartawan, Kamis (3/10/2019).
