Selain TGUPP, PSI Juga Kritik Anggaran Antivirus Pemprov DKI Rp 12 M

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak hanya menyoroti anggaran TGUPP Gubernur DKI Anies Baswedan. PSI juga mengkritik anggaran anti virus yang diusulkan sebesar Rp 12 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

"Ya kalau saya belakangan menyorot TGUPP, Antivirus yang saya highlight juga. Baru dua, sebenarnya ada beberapa banyak lagi, misalkan, pembangunan kantor lurah yang harus saya cek juga, banyak-banyak," ucap anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: PSI Soroti Anggaran TGUPP Bengkak Jadi Rp 26,5 M, Anies Ngaku Tak Mengubah

Di DPRD DKI, William ditugaskan di Komisi A bidang pemerintahan. Kebetulan, Komisi A yang akan mengawasi soal anggaran antivirus.

Dalam draf pembahasan KUA-PPAS 2020 disebutkan, anggaran soal antivirus diusulkan oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 12,917 miliar untuk penyediaan lisensi perangkat lunak dan antivirus.

Baca juga: Anies Harap Pimpinan Baru DPRD Kebut Pembahasan Raperda dan Wagub DKI

William heran dengan anggaran belasan miliar yang diusulkan untuk perangkat lunak dan antivirus itu. PSI, kata dia, akan meminta penjelasan soal anggaran Rp 12 miliar itu dalam rapat komisi.

"Antivirus itu waktu itu kita sewa Rp 200 juta-an. Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100-200 (juta). Sekarang mau membeli sekitar Rp 12 miliar. Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja? Kenapa harus beli daripada sewa. Harus dipertanggungjawabkan sih. Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," ucap William.


Simak Video "Sandi Ketemu TGUPP, Yakin 'Warisan' Programnya di DKI Tetap Jalan"

[Gambas:Video 20detik]

(aik/idn)