.webp)
"Kita akan bergabung dengan partai mana yang mengikuti lima permintaan kita," kata anggota DPD Fadel Muhammad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Apa saja 5 syarat tersebut? Pertama, DPD minta dilibatkan dalam dana transfer daerah. Kedua, DPD minta dilibatkan dalam mengatur dana desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keempat, DPD minta ikut mengatur dana insentif untuk daerah berprestasi. Selanjutnya, DPD meminta revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan daerah, misalnya UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
"Yang terakhir UU MD3. Ada teman-teman yang mengatakan MD3 plus UUD 1945 untuk penguatan. Cuma saya bilang itu masih panjang. Ini dulu yang lebih pokok," ujar Fadel.
Fadel mengatakan DPD bakal memberikan dukungan kepada sosok yang mampu memenuhi permintaan tersebut. DPD, lanjut dia, bakal meminta calon Ketua MPR meneken perjanjian itu.
"Kalau mereka setuju kita tanda tangan, baru kita memberikan dukungan. Mereka juga kita lihat. Kita juga tidak mau konyol," kata Fadel.
Dia mengatakan hingga saat ini negosiasi masih berlangsung. Namun, menurut Fadel, respons dari Bamsoet lebih baik ketimbang Muzani.
"Golkar responsnya lebih bagus, karena dia akan mengambil pimpinan komisi anggaran. Tetapi PDIP akan mengambil komisi Banggar. Itu negosiasi. Nah, tanda tangan baru kita memberikan dukungan," tuturnya.
Fadel sendiri sebelumnya juga mengincar posisi Ketua MPR. Eks politikus Golkar itu merupakan perwakilan DPD di kursi pimpinan MPR periode 2019-2024.
Halaman 2 dari 2
