.webp)
Alternatif pertama adalah musyawarah mufakat. Pemilihan Ketua MPR melalui musyawarah ini menjadi jalan pertama yang dilakukan fraksi MPR dan kelompok DPD.
Semua fraksi dan DPD dalam rapat gabungan yang digelar Kamis (3/10/2019) pagi tadi pun sebenarnya telah sepakat mengutamakan musyawarah. Mereka mencoba menghindari riak-riak dalam pemilihan pucuk pimpinan di MPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Di Balik Layar Lobi Pemilihan Ketua MPR |
"Nampak-nampaknya semua ingin musyawarah. Jadi nggak ada apa-apa ya," kata Ketua MPR sementara, Abdul Wahab Dalimunthe, seusai rapat gabungan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
PKB, PPP, PDIP, PAN, PKS, NasDem, dan Demokrat, misalnya. Mereka berharap pemilihan Ketua MPR berakhir dengan musyawarah.
PKB bahkan yakin para fraksi dan kelompok DPD sependapat dengan partainya bahwa pemilihan Ketua MPR akan berakhir di musyawarah.
"Kami sepakat secara musyawarah aklamasi kesepakatan. Insyaallah tidak ada pemilihan," kata Sekretaris Fraksi PKB di MPR, Neng Eem, kepada wartawan.
PDIP, NasDem, dan PPP senada. Setelah memutuskan melabuhkan dukungan kepada Bamsoet sebagai Ketua MPR, ketiga parpol koalisi itu berharap pemilihan berakhir dengan musyawarah.
"Perkembangan peta politik di MPR, PPP berharap Ketua MPR dipilih melalui musyawarah mufakat, karena MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, prinsipnya itu permusyawaratan sebagai cerminan bersatunya seluruh elemen bangsa dalam institusi negara," tutur Wasekjen PPP Ahmad Baidowi kepada wartawan.
"Kami juga yakin juga kami punya sahabat di DPD ya dan Gerindra sendiri mempunyai semangat agar MPR bisa mewujudkan kalau itu lembaga permusyawaratan dan pemufakatan. Namun, apabila proses pengambilan keputusan Ketua MPR dilakukan melalui voting, maka itu akan mencederai semangat dasar revisi Undang-Undang MD3 yang melebarkan unsur pimpinan MPR tadinya 5 menjadi 10 dengan semangat dasar kemusyawaratan," papar Sekjen NasDem Johnny G Plate di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
"Kita usahakan musyawarah dulu lah karena khittah MPR sebagai lembaga permusyawaratan kan harus dijaga marwahnya," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di tempat yang sama.
Tak hanya ketiga parpol koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tiga parpol oposisi pun, yakni PAN, PKS, dan Demokrat, mengharapkan hal yang sama. Meski belum terbuka menyatakan dukungan ke salah satu nama, ketiganya berharap Ketua MPR dapat dipilih secara musyawarah mufakat sore ini.
"Jadi gini... MPR ini beda dengan DPR sedapat mungkin musyawarah mufakat, jangan sampai ada voting ya kalau menurut saya. Jadi sekarang tinggal kedua orang itu nanti kita musyawarah mufakat kan di dalam," kata Ketua Fraksi PKS di MPR, Tifatul Sembiring, di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
"Ini jadi awal yang baik bagi kita melihat MPR ini mengedepankan masalah musyawarah," ujar Ketua Fraksi Demokrat di MPR, Guntur Suseno.
"Dalam tatib pemilihan pimpinan MPR disebutkan bahwa diutamakan itu musyawarah mufakat," kata Sekretaris Fraksi PAN di MPR, Saleh Partaonan Daulay.
Meski mayoritas berharap pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah, bukan berarti alternatif untuk pemungutan suara atau voting tertutup. Dengan Gerindra yang getol mengajukan Ahmad Muzani dan DPD yang juga ingin Fadel Muhammad dipilih menjadi Ketua MPR, maka jalan voting masih terbuka lebar.
Gerindra mengatakan pada prinsipnya partainya menginginkan pemilihan Ketua MPR berakhir dengan jalan musyawarah. Namun, jika nama Muzani tak bisa disepakati, voting menjadi jalan keluar.
 Fadel Muhammad (Foto: Ari Saputra/detikcom) |
"Ada harapan agar proses pemilihan Ketua MPR ini dilakukan secara musyawarah. Itu terus coba kami lakukan, namun demikian kalau memang tidak dimungkinkan musyawarah mufakat, saya kira pemilihan voting tetap diperbolehkan, itu juga jadi bagian demokrasi kita," ujar Ketua Fraksi Gerindra di MPR Ahmad Riza Patria di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Lantas, apakah pertarungan Bamsoet vs Muzani akan berakhir di musyawarah atau voting?
Halaman 2 dari 2
