Menhub: Transportasi Publik Bakal Jadi Andalan di Ibu Kota Baru

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut konektivitas dan aksesibilitas di ibu kota baru bakal mengandalkan transportasi publik. Hal itu diutarakan Budi dalam sebuah Kegiatan Talkshow Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Balikpapan.

"Di manapun ibu kotanya, untuk melayani konektivitas dan aksesibilitas, transportasi publik atau massal seperti darat dan kereta api mutlak harus dibangun. Itu sangat dibutuhkan masyarakat," jelas Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2019).

Budi menjelaskan kota yang memiliki daya tarik adalah kota yang mempunyai konektivitas dan aksesibilitas yang baik.

Baca juga: Mengintip Konsep Transportasi di Ibu Kota Baru

"Konektivitas dan aksesibilitas yang baik bisa dilakukan dengan membangun MRT, LRT, Kereta Api dan Bus Listrik. Itu akan sangat memudahkan pergerakan masyarakat," jelasnya.

Ia mengatakan pemerintah menargetkan beberapa aspek yang harus dipenuhi di ibu kota baru, seperti optimalisasi waktu tempuh penggunaan transportasi massal di ibu kota baru.

"Kami menargetkan perjalanan 20 KM, maksimal dapat ditempuh selama 30 menit dan 80 persen masyarakat, maksimal berjalan kaki 10 menit untuk menuju transportasi umum," ungkapnya.

Dalam rencana membangun infrastruktur transportasi di Ibu Kota Baru, Kemenhub mempunyai konsep 'Smart City, Smart Mobility'. Konsep tersebut mendorong orang untuk menggunakan transportasi massal, berjalan kaki dan bersepeda dengan fasilitas yang people dan eco-friendly.

Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa 75 persen angkutan umum yang akan dibuat berbasis listrik dan berbahan bakar ramah lingkungan. Selain itu Kemenhub menargetkan pada jam sibuk, masyarakat bisa menggunakan transportasi umum dan meninggalkan mobil pribadi.

Baca juga: Menhub Senang Jokowi dan Iriana Jajal MRT Jakarta

Dengan adanya dialog nasional ini, mantan Dirut Angkasa Pura II itu berharap dapat memberikan saran dan ide kepada pemerintah dalam pemindahan ibu kota. Pemerintah melalui Kementerian PUPR mulai hari ini hingga 18 Oktober 2019 membuka sayembara desain wilayah ibukota baru.

Sayembara tersebut dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemindahan ibukota baru ke Kalimantan Timur.

"Saya pikir dialog yang banyak dengan warga, media, tokoh masyarakat ini bagus memperkaya eksekusi kita dengan suatu eksekusi yang lebih sesuai dengan harapan kita," tuturnya.

Acara ini dihadiri oleh Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan pejabat Pemerintah Daerah terkait, serta puluhan pimpinan redaksi media massa nasional. (ujm/prf)