Refly Harun Usul KY Diubah Jadi Mahkamah Biar Tak Jadi Macan Ompong

Jakarta - Ahli hukum tata negara Refly Harun menganalogikan lembaga Komisi Yudisial (KY) seperti macan ompong. Itu lantaran kewenangan KY tidak bersifat menentukan.

"Ya ini kan masalah klasik sejak KY berdiri, sama seperti DPD. Jadi ada lembaga-lembaga konstitusional yang dilahirkan pasca-amendemen konstitusi yang dilahirkan pada 2002 terakhir. Karena kewenangannya tidak menentukan. Lembaga-lembaga seperti itu jadi akan menjadi macan ompong," ujar Refly di kantor KY, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Sama halnya seperti KPK, menurut Refly, KPK pun akan menjadi lembaga macan ompong jika kewenangannya hanya pencegahan. Semua lembaga disebutnya bisa melakukan hal itu.

"Sama seperti KPK. Kalau KPK tidak kuat di penindakan, hanya pencegahan, dia akan menjadi macan ompong, makanya saya mengatakan keliru KPK baiknya pencegahan. Tidak, KPK harus penindakan, kenapa? Kalau pencegahan itu harus dilakukan oleh semua institusi negara," ucapnya.

Oleh karena itu, Refly mengatakan sistem kelembagaan KY harus berubah menjadi mahkamah yudisial. Dengan begitu, kewenangan KY akan lebih terarah, yakni mengadili perkara kode etik.

"Kalau mau bergigi, mau punya fungsi yang menentukan, ya harus ada perubahan, perubahannya itu antara lain, kalau dalam tingkat konstitusi yang memfungsikan Komisi Yudisial jadi Mahkamah Yudisial. Kalau dia MY, maka dia beralih fungsi sebagai mahkamah yang menyidangkan perkara kode etik penegak hukum, mulai dari jaksa, hakim, polisi, anggota KPK," katanya. (eva/asp)