.webp)
Sebagaimana diketahui, peristiwa Megawati yang tak bersalaman dengan Surya Paloh terjadi di dalam Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Selasa (1/10/2019). Dilihat detikcom pada Rabu (2/10/2019) dalam potongan video Kompas TV, Megawati tampak menyalami beberapa politikus yang hadir pula di sana.
Megawati juga tak menyalami Komandan Satuan Bersama (Kogasma) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Walaupun, momen AHY dan Megawati lebih karena tata cara bersalaman saja. Karena, sebelumnya AHY sudah menjura (bersalam dada).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Paloh sendiri menepis isu soal keretakan hubungannya dengan Ketum partai berlambang banteng itu. Dia memastikan, hubungannya dengan Megawati baik-baik saja.
"Oh hubungan saya dengan Bu Mega, kalau dari saya pasti baik-baik saja lah, bagus lah," ujar Surya Paloh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2//10/2019).
Kendati demikian, sinyal terkait renggangnya hubungan kedua tokoh ini juga bisa dilihat dari hubungan partai yang mereka pimpin. NasDem diketahui sempat melakukan beberapa manuver terhadap PDIP. Berikut di antaranya:
1. NasDem klaim Jokowi sebagai kader
Saat peresmian Sekolah Legislatif Partai NasDem, Surya Paloh menyebut Jokowi sebagai kader Partai NasDem. Padahal, Jokowi saat itu jelas masih merupakan kader PDIP.
Mulanya Surya mengatakan keberhasilan NasDem meraih 12 juta suara di Pemilu 2019 berkat sosok Jokowi. Termasuk soal kemungkinan NasDem akan mendapat 60 kursi di parlemen.
"Jadi kalau ada perlombaan, kalau ada yang tanya Jokowi itu kader partai siapa? Partai nomor 1, NasDem!" tegas Surya Paloh saat peresmian Sekolah Legislatif Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).
"Kalau ada yang menyatakan, Jokowi itu sebenarnya kader partai mana? NasDem!" ulang Surya.
 Foto: Presiden Jokowi dan Surya Paloh/ Bagus detikcom |
PDIP pun tak mempersoalkan klaim dari ketum NasDem itu. PDIP justru merasa bangga.
"Kalau memang Pak Surya Paloh juga ngakui beliau kader NasDem, berarti kan overqualified kader-kader PDIP juga banyak yang mau dipakai partai yang lain. Jadi PDIP sih malah bangga kalau banyak orang yang ngakuin Pak Jokowi sebagai kader dengan berbagai motivasinya ya," ucap Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, Selasa (16/7/2019).
2. NasDem ingin boyong Risma ke Jakarta
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) juga sempat ingin diboyong ke Jakarta oleh NasDem untuk membereskan masalah di Jakarta. Ajakan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Besari Barus saat melakukan kunjungan ke Surabya.
Besari mengatakan, tempat pembuangan sampah di Bantargebang Kota Bekasi akan overload pada 2021. Risma dianggap mampu menyelesaikan masalah sampah di Jakarta. Risma sendiri diketahui masih merupakan kader PDIP.
"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau Pilkada mendatang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari yang disambut tepuk tangan peserta studi banding di Ruang Sidang Balai Kota Surabaya, Senin (29/7/2019).
Saat ditanya apakah dirinya siap jika diminta ke Jakarta, Risma enggan menjawab karena nanti dikira sok jagoan lagi.
"Siap-siap, engko aku dikiro sok maneh (Nanti saya dikira sok lagi)," kata Risma.
3. NasDem beri sinyal ingin kursi Menteri dan Jaksa Agung
NasDem juga bermanuver untuk mendapatkan sejumlah kursi menteri dan Jaksa Agung. Meskipun hal itu disampaikan melalui sinyal-sinyal halus.
"Tanpa kami ajukan nama ke Pak Jokowi, Pak Jokowi tahu untuk mengambil mana tokoh yang bagus (untuk menteri), termasuk tokoh NasDem. Baik milenial tersedia, yang pengalaman senior tersedia, yang mempunyai kombinasi pengalaman nonpolitik dan politik tersedia," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Baca juga: NasDem Incar Kursi Jaksa Agung Lagi? |
NasDem saat ini diketahui mengisi dua posisi menteri, yaitu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Jaksa Agung M Prasetyo juga berasal dari unsur partai yang diketuai Surya Paloh tersebut.
"Jaksa Agung, Bapak Presiden yang tentukan. Kalau masih percayakan kepada kader NasDem tentu baik bagi kami, karena kaderisasi di NasDem berjalan. Dan juga karena tokoh-tokoh NasDem yang saat ini menempatkan portofolio di kabinet melaksanakan tugas dengan baik," kata imbuhnya.
Menurut Johnny, Jokowi tentu akan memiliki pertimbangan dalam menentukan siapa yang akan mengisi posisi tersebut. Jokowi disebutnya tidak akan mendengar komentar negatif dari pihak-pihak yang bermasalah dengan hukum.
Untuk diketahui, PDIP sudah dipastikan akan mendapat kursi menteri terbanyak. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam pidato saat pembukaan Kongres PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). Kepastian soal jatah menteri ini merupakan jawaban untuk Megawati yang sebelumnya ingin PDIP mendapatkan kursi menteri terbanyak.
"Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," kata Jokowi.
4. Kader PDIP dibajak NasDem
Beredar isu santer banyak kerenggangan Megawati dengan Surya Paloh ini lantaran NasDem kerap membajak kader PDIP. Isu ini juga ditangkap oleh pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.
"Megawati isunya kecewa, banyak kepala daerah PDIP pindah ke NasDem. Jadi dianggap menelikung, membajak kader terbaiknya. Jadi mungkin saja ada perang dingin yang panjang," ujar Hendri Satrio saat dihubungi detikcom, Rabu (2/10).
Baca juga: Perang Dingin Megawati Vs Surya Paloh |
Menurut catatan detikcom memang ada beberapa kader PDIP yang kemudian berpindah ke Partai NasDem. Dari mulai anggota DPRD sampai Gubernur. Salah satunya adalah Ketua DPRD Gunungkidul, Suharsono. Saat itu, ketika ingin maju jadi caleg DPRD DIY, nama Suharsono dicoret dengan alasan yang tak jelas. Karena kecewa, dia pun kemudian ditampung oleh Partai NasDem.
"Saya akan segera mengundurkan diri dari dewan (Ketua DPRD Gunungkidul) agar semua baik. Partai sudah mengajukan agar saya diberhentikan, dan itu saya respon baik," kata Suharsono kepada detikcom, Selasa (17/7/2018).
Tak hanya Suharsono saja. Sebelumnya, pada tahun 2012, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Sriyono juga berpindah ke Partai Nasdem. Kemudian pada tahun 2018, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang tadinya kader PDIP, juga berpindah ke NasDem.
Halaman 5 dari 4
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
