Sulsel Terbawah Kedua Survei Integritas KPK, Ini Kata Gubernur Nurdin

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menanggapi hasil survei integritas KPK yang menempatkan Sulsel di posisi terbawah kedua.

Nurdin mengatakan kepemimpinannya baru setahun. Selain itu, Pemprov Sulsel baru memulai program pendampingan tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK pada awal 2019.

"Kami baru setahun baru dimulai awal tahun ini bersama Korsupgah KPK," ujar Nurdin saat dihubungi, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Gubernur Sulsel Kritik Anak Buah Gegara Serapan Anggaran Rendah

Nurdin yakin akan banyak perbaikan yang dilakukan pihaknya selama pendampingan KPK di Sulsel.

"Termasuk penataan Asset. Peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) di 24 kabupaten/kota," tuturnya.

Diungkapkan Nurdin, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian pihaknya setelah adanya pendampingan Korsupgah KPK di Sulsel.

"Pertama yang terasa penertiban asset selama kurun waktu setahun lebih dari Rp 10 triliun asset Pemprov telah kembali. Kedua peningkatan pendapatan di 24 kab/kota dan ketiga penerapan e-bugeting dan efisiensi di semua bidang," terangnya.

KPK sebelumnya melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap kementerian/lembaga dan provinsi di Indonesia. Survei dilakukan terhadap 20 Pemprov dan 6 kementerian lembaga. Menurut hasil survei, Sulsel berada terendah kedua di atas Provinsi Riau.

Survei dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan yaitu sejak Juli 2017 hingga Juli 2018. Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak.

Berikut hasil survei tersebut untuk 20 Pemprov:

- Pemprov Jawa Tengah: 78,26
- Pemprov Jawa Timur: 74,96
- Pemprov Sumatera Barat: 74,63
- Pemprov Gorontalo: 73,85
- Pemprov Kepulauan Riau: 73,34
- Pemprov Nusa Tenggara Barat: 73,13
- Pemprov Jawa Barat: 72,97
- Pemprov Kalimantan Selatan: 68,76
- Pemprov DKI Jakarta: 68,45
- Pemprov NTT: 67,65
- Pemprov KalimantanTimur: 67,55
- Pemprov Bengkulu: 66,47
- Pemprov Sumatera Utara: 66,13
- Pemprov Kalimantan Tengah: 66
- Pemprov Banten: 65,88
- Pemprov Aceh: 64,24
- Pemprov Jambi: 63,87
- Pemprov Sulawesi Selatan: 63,85
- Pemprov Riau: 62,33


Sidang Revisi UU KPK, MK: Belum Memiliki Kepastian Hukum:

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/fdn)