2019/10/02 16:35:54 WIB
Jaksa KPK Dakwa Nelayan Suap Gubernur Kepri Nonaktif SGD 11 Ribu
Halaman 1 dari 2
Abu Bakar ketika menjalani pemeriksaan di KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Abu Bakar didakwa memberikan uang suap ke Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun sebesar SGD 11 ribu dan Rp 45 juta. Abu Bakar disebut berprofesi sebagai nelayan.
Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK dalam persidangan. Abu Bakar disebut membantu pengusaha bernama Kock Meng memberikan suap ke Nurdin agar memberikan izin pemanfaatan laut.
"Terdakwa bersama-sama dengan Kock Meng melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp 45 juta dan SGD 11 ribu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri," ucap jaksa Asri Irwan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).
Menurut jaksa, Kock Meng saat itu meminta bantuan Abu untuk membuat restoran di daerah Tanjung Piayu, Batam. Izin pendirian restoran sudah dikantongi Kock Meng, tetapi urusan izin pemanfaatan ruang laut belum dimilikinya. Atas persoalan itu Abu mengenalkan Kock Meng ke Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri bernama Budy Hartono.
"Pada pertemuan tersebut, Budy Hartono menyampaikan kepada terdakwa dan Kock Meng terkait syarat dan mekanisme pengajuan izin prinsip pemanfaatan ruang laut dengan 'biaya pengurusan' sejumlah Rp 50 juta, mendengar penyampaian tersebut terdakwa dan Kock Meng menyetujuinya," kata jaksa.
Setelahnya Kock Meng memerintahkan orang kepercayaannya, Johanes Kodrat, memberikan Rp 50 juta ke Abu untuk kemudian diteruskan ke Budy. Namun oleh Abu, uang itu 'dipotong' Rp 5 juta sebagai biaya operasional sehingga Budy menerima Rp 45 juta.
Urusan uang pelicin itu membuat mulus perizinan lantaran Abu langsung menerima surat izin prinsip pemanfaatan laut atas permohonan Kock Meng seluas 50 ribu m2 dan seluas 20 ribu m2 untuk Abu di Perairan Kelurahan Sijantung Jembatan Lima Barelang, Batam. Surat itu ditandatangani Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan dan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri.
Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK dalam persidangan. Abu Bakar disebut membantu pengusaha bernama Kock Meng memberikan suap ke Nurdin agar memberikan izin pemanfaatan laut.
"Terdakwa bersama-sama dengan Kock Meng melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp 45 juta dan SGD 11 ribu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri," ucap jaksa Asri Irwan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).
Menurut jaksa, Kock Meng saat itu meminta bantuan Abu untuk membuat restoran di daerah Tanjung Piayu, Batam. Izin pendirian restoran sudah dikantongi Kock Meng, tetapi urusan izin pemanfaatan ruang laut belum dimilikinya. Atas persoalan itu Abu mengenalkan Kock Meng ke Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri bernama Budy Hartono.
"Pada pertemuan tersebut, Budy Hartono menyampaikan kepada terdakwa dan Kock Meng terkait syarat dan mekanisme pengajuan izin prinsip pemanfaatan ruang laut dengan 'biaya pengurusan' sejumlah Rp 50 juta, mendengar penyampaian tersebut terdakwa dan Kock Meng menyetujuinya," kata jaksa.
Setelahnya Kock Meng memerintahkan orang kepercayaannya, Johanes Kodrat, memberikan Rp 50 juta ke Abu untuk kemudian diteruskan ke Budy. Namun oleh Abu, uang itu 'dipotong' Rp 5 juta sebagai biaya operasional sehingga Budy menerima Rp 45 juta.
Urusan uang pelicin itu membuat mulus perizinan lantaran Abu langsung menerima surat izin prinsip pemanfaatan laut atas permohonan Kock Meng seluas 50 ribu m2 dan seluas 20 ribu m2 untuk Abu di Perairan Kelurahan Sijantung Jembatan Lima Barelang, Batam. Surat itu ditandatangani Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan dan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri.
