Lobi Panjang La Nyalla Menuju DPD 1

Kunci lainnya menurut Alirman, La Nyalla berhasil meyakinkan senator terpilih lainnya untuk menjadikan DPD lebih bertaji. "Saya lihat pak La Nyalla piawai dalam melobi. Memang tidak banyak bicara, tapi beliau secara konkrit mampu menyampaikan dan mengartikulasikan pesan politiknya pada teman-teman anggota. Dalam komunikasinya dia selalu bilang pada para anggota menjadikan DPD sebagai lembaga yang kuat dan bermartabat," ujar Alirman.

Lobi intensif La Nyalla juga diungkap Haripinto Tanuwidjaja, senator asal Provinsi Kepulauan Riau. Anggota Badan Kehormatan DPD periode 2014-2019 itu mengaku didekati mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu sejak beberapa bulan lalu. "Saya juga sempat ditemui, waktu itu saya diajak ngopi di kafe dekat rumah saya di Jakarta Pusat. Ngobrol-ngobrol informal aja, sambil ngopi-ngopi," ujar Haripinto pada detikcom.

Baca juga: La Nyalla Effect Apa Ngefek?

Dalam penyampaian visi dan misinya sebelum pemilihan, Nyalla memberikan beberapa catatan untuk menguatkan peran DPD. Nyalla menegaskan sejak DPD pertama kali berdiri hingga saat ini, hanya ada empat kantor di daerah. Yakni Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Dia berjanji akan membangun lagi kantor DPD di daerah dengan berkoordinasi dengan beberapa gubernur. Tanahnya didapatkan hibah dari Pemda setempat.

Dia juga menjanjikan meminta pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan, menyediakan anggaran pembelian rumah untuk para senator di Jakarta. Alasannya, banyak anggota DPD yang belum punya rumah di Jakarta. Kunjungan kerja anggota DPD untuk ke luar negeri menurut Nyalla harus dibiayai dengan sistem lumsum (uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya), bukan at cost. Selain itu, tugas ke luar negeri tersebut harus mendapat fasilitas untuk membawa staf seperti yang terjadi di DPR.

Baca juga: PSSI Akan Lunasi Utang kepada La Nyalla

Tak hanya itu, La Nyalla menjanjikan menambah dukungan tenaga ahli bagi setiap anggota DPD. Selama ini anggota DPD dijatah tiga staf. Nyalla menyebut jumlah itu masih tak mencukupi menyokong tugas para senator. Menurutnya, setiap anggota DPD idealnya didampingi minimal lima staf. La Nyalla pun menyatakan akan menghidupkan kembali kaukus perempuan DPD.

La Nyalla Mahmud Mattalitti putra Mahmud Mattalitti, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kakeknya, Haji Mattalitti adalah seorang saudagar terkenal asal Bugis-Makassar yang berpengaruh besar di Surabaya. Karena bengal semasa bersekolah, keluarganya memutuskan untuk memasukkannya ke pondok pesantren di wilayah Bekasi. Setelah dewasa, dia kembali menjadi santri di Pesantren Sunan Giri, Gresik sembari kerja serabutan sebagai sopir angkot.

Di Gresik, dia berkenalan dengan banyak preman yang kemudian diajaknya bertobat dan mondok di pesantren. Berkat keuletannya, La Nyalla menjelma menjadi salah seorang pengusaha sukses di Jatim. Dia sempat memegang posisi penting di sejumlah perusahaan mulai dari direktur sampai komisaris. La Nyalla lalu dipercaya memimpin Kadin Jatim. Di luar aktivitasnya sebagai pengusaha, dia juga aktif di ormas Pemuda Pancasila.

Baca juga: Sah! PSSI Wajib Lunasi Utang kepada La Nyalla

La Nyalla mulai terjun di dunia olahraga sebagai Wakil Ketua Komisi Olahraga nasional Indonesia (KONI) Jatim pada 2010. Setahun kemudian ia menjabat sebagai wakil ketua PSSI Jatim. La Nyalla membentuk PSSI tandingan bernama Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia pada 2012. Setelah Djohar Arifin lengser pada 2015, La Nyalla terpilih sebagai ketua umum yang baru melalui kongres luar biasa PSSI yang digelar di Surabaya.

Namun PSSI di bawah La Nyalla kembali didera masalah. Dia berkonflik dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di tengah konflik itu, La Nyalla diterpa kasus dugaan korupsi penyelewengan dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim 2011-2014. Dana senilai Rp 5,3 miliar diduga disalahgunakan La Nyalla untuk membeli saham perdana PT Bank Jatim Tbk. La Nyalla pun dipaksa mundur dalam Kongres Luar Biasa PSSI setelah ia ditetapkan oleh Kejaksaan sebagai tersangka pada 16 Maret 2016.

Baca juga: Jelang Pilgub Jatim, La Nyalla Temui Habib Hingga Penggemar Cethe

Setelah sempat buron selama 63 hari, dia kembali ke Indonesia setelah dideportasi oleh Pemerintah Singapura. Namun akhirnya, majelis hakim memvonis bebas dalam keputusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 27 Desember 2016. La Nyalla kembali menjadi pusat perhatian publik ketika berencana maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur Jatim pada 2018 yang didukung oleh Partai Gerindra. Namun, akhirnya Partai Gerindra batal mengusungnya. Hal itu memicu konflik dirinya dengan Prabowo Subianto. Dia menyatakan diminta mahar Rp 40 miliar.

Catatan-catatan kontroversi itu tak bisa membendung La Nyalla menguasai kursi DPD 1. Menurut senator asal Provinsi Bangka Belitung Zuhri M. Syazali, rekam jejak tersebut tak jadi pertimbangan dalam pemilihan ketua DPD. "Kalau cari salahnya semua kan pernah buat salah. Semua ada prosesnya karena kita kan negara hukum dan (kasus La Nyalla) itu sudah selesai. Tidak ada gunanya untuk diperbincangkan kembali," katanya. "Yang penting adalah bagaimana DPD lima tahun ke depan lebih baik dari periode sebelumnya."