ADVERTISEMENT

Pemilih Jokowi Anggap UU KPK Lemahkan KPK, Begini Respons Istana

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 02 Okt 2019 09:51 WIB
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. (Noval/detikcom)
Jakarta - Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyatakan pemilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menganggap UU KPK akan melemahkan kinerja KPK. Istana menghormati hasil survei tersebut.

"Namanya juga survei menghormati dan menghargai, orang survei itu kan parameter pengetahuan, nggak apa-apa," kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan, Selasa (1/10/2019) malam.


Ngabalin mengatakan dalam alam demokrasi berbeda pendapat itu merupakan hal yang wajar. Namun, menurut dia, tak mungkin seluruh penduduk Indonesia merasa puas atas satu kasus tertentu.

"Tetapi pemerintah berpikir bersama-sama dengan DPR, itu kan usulan inisiatif Dewan, pemerintah memberi masukan, tanggapan dan presiden sendiri menganggap momentum revisi ini dalam rangka memperkuat institusi KPK artinya kalau ada orang yang menganggap bahwa itu melemahkan bisa diuji toh, cara menguji itu pasal dan ayat yang menganggap melemahkan diuji di mahkamah, mahkamahnya kan independen," ujar Ngabalin.

"Rakyat ini harus dilatih juga untuk berdemokrasi, rakyat ini harus dilatih menggunakan instrumen-instrumen konstitusi yang ada, dan nggak bisa orang itu menggunakan massa dan menekan pemerintah, menekan presiden untuk mengambil keputusan, itu nggak boleh, negara demokrasi itu tidak boleh ada yang tertekan," sambung Ngabalin.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT