detikNews
Selasa 01 Oktober 2019, 19:23 WIB

Anggota MPR Bertambah, Sekjen MPR: Kualitas Pelayanan Tak Berkurang

Adinda Purnama Rachmani - detikNews
Anggota MPR Bertambah, Sekjen MPR: Kualitas Pelayanan Tak Berkurang Foto: MPR
Jakarta -

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 telah dilantik dan mengucapkan sumpah janji. Mereka adalah 711 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD telah dilantik.

Sekretariat Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk memberi pelayanan maksimal agar anggota MPR yang baru bisa menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dengan baik.

"Dengan penambahan anggota MPR tentu kita harus mempersiapkan dari segi kuantitas seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, juga terkait dengan anggaran," kata Sekretaris Jenderal MPR, Ma'ruf Cahyono, dalam keterangan siaran pers, Selasa, (1/10/2019).

Diketahui, jumlah anggota MPR pada periode 2014-2019 lalu sebanyak 692 orang, yang terdiri dari 560 orang anggota DPR dan 132 anggota DPD. Dengan memberikan dukungan yang maksimal untuk para 711 anggota MPR yang baru, pihaknya meyakini dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada anggota MPR.

"Kita persiapkan dengan baik agar penambahan jumlah anggota MPR menjadi 711 orang tidak mengurangi kualitas pelayanan kita. Pelayanan secara cepat dan tepat dan juga akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang baik tidak sekadar melayani tetapi harus sesuai dengan asas akuntabilitas," ucapnya.

"MPR dan Sekretariat Jenderal MPR tidak dibisa dipisahkan. Keduanya harus membangun sinergitas. Sekretariat Jenderal MPR sebagai pendukung memiliki peran vital untuk mendukung tugas-tugas lembaga," ucap Ma'ruf.

Pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2019-2024 adalah awal masa jabatan anggota MPR untuk memulai tugas-tugas konstitusionalnya. Anggota MPR terpilih masa jabatan 2019-2024 akan melaksanakan tugas MPR yang tidak ringan.

Sesuai konstitusi, tugas dan kewenangan MPR di antaranya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden. Lalu, menindaklanjuti rekomendasi dari MPR periode 2014-2019.

"MPR yang sekarang akan melantik presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019. Apa yang direkomendasikan adalah hal-hal yang penting terkait dengan aspirasi masyarakat. Isi rekomendasi yang disampaikan MPR periode 2014-2019 sangat mendasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk penataan sistem ketatanegaraan kita. Rekomendasi itu menjadi pijakan untuk kerja-kerja MPR periode sekarang ini," ucapnya.

Ia pun berharap jika anggota yang baru tetap meneruskan sosialisasi Empat Pilar MPR. Sebab pemasyarakatan Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan perintah dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Karena itulah menjadi kewajiban anggota MPR yang sekarang untuk melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR. Selain tugas-tugas lain seperti melakukan kajian, penyerapan aspirasi masyarakat. UU memang memandatkan MPR untuk melaksanakan tugas-tugas itu," ucapnya.

Diketahui, setelah sumpah janji dari para anggota MPR periode 2019-2024, pihaknya akan menggelar paripurna MPR untuk pembentukan fraksi dan kelompok. Sesuai dengan peraturan Tata Tertib MPR, pemilihan Pimpinan MPR dilakukan bila sudah ada usulan dari fraksi dan kelompok.

"Pemilihan Pimpinan MPR bisa dilakukan setelah pembentukan fraksi dan kelompok." tutupnya.



Tonton juga video 14 Artis Melenggang ke Senayan, Giring: Jangan Pandang Sebelah Mata:

[Gambas:Video 20detik]




(mul/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com