Temuan KPK: Ada Pegawai Pemerintah Dikucilkan karena Laporkan Korupsi

Faiq Hidayat - detikNews
Selasa, 01 Okt 2019 12:57 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Di tengah pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI), KPK menemukan adanya kejanggalan. KPK menyebut ada pegawai pemerintah yang proaktif melaporkan korupsi malah dikucilkan di kantornya sendiri.

"Dua dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat, dan sejenisnya dalam 12 bulan terakhir," ucap Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2019).

SPI merupakan salah satu kegiatan KPK yang bertujuan memetakan wilayah rawan korupsi. Untuk SPI 2018, KPK melakukan survei pada 20 pemerintah provinsi (pemprov) dan 6 kementerian/lembaga. Responden survei terdiri dari internal dan eksternal.




Nah, temuan yang disebutkan Wawan itu didapat dari responden internal yaitu pegawai pada unit kerja yang menjadi sampel survei. Sayangnya KPK tidak membeberkan pegawai itu dari institusi mana.

Selain itu, ada pula responden eksternal yang diwawancara KPK untuk survei itu disebut KPK cenderung tidak percaya bila melaporkan korupsi akan mendapatkan perlindungan. Temuan-temuan ini menjadi catatan khusus bagi KPK.

Selanjutnya
Halaman
1 2