Pankas Unhas Minta Jokowi Diminta Segera Terbitkan Perppu KPK

Jakarta - 2 Mahasiswa tewas akibat demonstrasi penolakan revisi UU KPK dan RUU KHUP. Untuk mencegah banyaknya korban, Jokowi diminta segera terbitkan Perppu KPK.

"Presiden seyogyanya menerbitkan Perppu KPK mengingat gelombang penolakan semakin deras," kata Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Hasanuddin (Pankas Unhas), M Hasrul kepada detikcom, Selasa (1/10/2019).

"Presiden wajib mendengarkan suara publik. Kalau terlambat bisa saja menimbulkan korban lagi oleh para demonstran," imbuhnya.

Baca juga: Mahfud Md: Perppu KPK Kewenangan Presiden, Jangan Takut Isu Impeachment

Hasrul mengatakan, jika perppu KPK tidak kunjung segera diterbitkan, maka hal ini bisa berefek pada timbulnya krisis kepercayaan dari publik

Apalagi, lanjut Hasrul, telah muncuk isu yang menyebut adanya penumpang gelap yang menunggangi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahassiwa.

"Presiden bisa didera krisis kepercayaan dan dalam kondisi yang tidak baik dalam rangka persiapan pelantikan," terangnya.

Sebelumnya, dalam dua minggu terakhir berbagai demonstrasi muncul di Indonesia. Puncaknya saat demonstrasi di Kendari yang menewaskan 2 orang Mahassiswa.

Sementara di Makassar, tiap hari terjadi aksi demonstrasi atas penolakan revisi UU KPK dan RUU KHUP. Beberapa kali aksi di Makassar juga berujung ricuh.

(tfq/asp)