Diminta Bersiap Angkat Koper, Adhyaksa Enggan Komentar

Jakarta - PKS berencana menarik dukungannya dari pemerintahan. Salah satu caranya adalah menarik 3 menteri yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu. Salah seorang menteri yang diajukan PKS, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault, enggan komentari niat tersebut. "Saya bekerja saja secara profesional dan tidak mengurus politik jadi maaf ya saya tidak bisa berkomentar mengenai hal itu," kata Adhyaksa dalam perbincangan singkat dengan detikcom, Selasa (1/11/2005).Sekadar diketahui, selain Adhyaksa, masih ada 2 menteri lainnya yang diajukan oleh PKS. Mereka adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat M Yusuf Ashari dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono.Sebelumnya, Sekjen DPP PKS Anis Matta menyatakan usul penarikan dukungan ini disebabkan belum adanya perubahan yang berarti oleh pemerintah. "PKS saat ini mempertimbangkan untuk menarik dukungan terhadap pemerintahan. Dalam pekan ini surat warning kepada ketiga menteri akan kita kirimkan. Itu dikarenakan tidak terlihat adanya perubahan selama ini," kata Anis, (30/10/2005).Selain itu, menurut Anis, selama ini PKS sebagai partai pendukung, juga tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah di dalam mengambil beberapa kebijakan strategis di pemerintahan. "Tapi dampak dari kebijakan itu harus ditanggung bersama," tegasnya.Bahkan, nilai anggota DPR ini, kebanyakan kebijakan itu juga merusak citra PKS secara luar biasa.Yang paling disoroti DPP PKS sebagai ukuran penilaian adalah belum adanya perubahan dalam bidang ekonomi. "Sebenarnya dalam banyak hal. Tapi bidang ekonomi yang paling menonjol, angka pemerintah dalam bidang ini tidak ada yang bagus," urainya.Anis pun mengakui bahwa kebijakan untuk mempertimbangkan penarikan dukungan terhadappemerintah ini disebabkan banyaknya protes dari berbagai kalangan terhadap PKS. "Ada tekanan luar biasa dari konstituen, pengurus daerah, kader dan simpatisan. Tapi selama ini kita masih sabar untuk kebaikan jangka panjang," jelasnya.Jika keputusan ini diambil oleh PKS maka partai ini tidak akan bertanggung jawab lagi terhadap segala keputusan yang diambil oleh pemerintah. "Namun, khusus untuk korupsi PKS akan terus mengawasi pemerintah meskipun berada di luar pemerintahan," tandasnya.Hal senada juga disampaikan Ketum PKS Tifatul Sembiring. Secara terpisah, ia mengungkapkan bukan hal mustahil jika PKS menarik dukungan terhadap pemerintah. Apalagi, jika pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2006 ini. (ton/)