Mahfud Md: Perppu KPK Kewenangan Presiden, Jangan Takut Isu Impeachment

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 30 Sep 2019 21:03 WIB
Foto ilustrasi: Mahfud Md dan Presiden Jokowi (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Aspirasi mahasiswa yang ingin UU KPK batal belum terealisasi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK. Jokowi tak perlu khawatir untuk menerbitkan Perppu UU KPK.

"Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau Perppu nggak bener ya ditolak DPR," kata ahli hukum tata negara Mahfud Md kepada wartawan, Senin (30/9/2019).



Perppu diterbitkan bila ada kegentingan yang memaksa. Namun ukuran kegentingan yang mengharuskan presiden menerbitkan Perppu selalu menjadi perdebatan. Misalnya, saat Presiden hendak menerbitkan Perppu tentang hukuman kebiri, para pengkritik mengatakan tak ada kegentingan yang memaksa. Begitu juga saat Presiden hendak menerbitkan Perppu tentang tax amnesty dan Perppu tentang Pilkada, para pengkritik mengatakan tak ada kegentingan. Toh Perppu terbit juga.

"Tapi sesudah Perppu keluar, juga nggak apa-apa," kata Mahfud.



Dia menjelaskan presiden punya hak menilai apakah keadaan sudah masuk kategori genting atau belum. Lain halnya dengan keadaan bahaya yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, 'Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang'. Ada pula undang-undang yang mengatur tentang keadaan bahaya.

"Tetapi kalau keadaan genting, itu ukurannya terserah presiden," kata Mahfud.
Selanjutnya
Halaman
1 2