Tok! MA Menangkan KCN di Sengketa Pelabuhan Marunda Senilai Rp 733 Miliar

Tok! MA Menangkan KCN di Sengketa Pelabuhan Marunda Senilai Rp 733 Miliar

Andi Saputra - detikNews
Senin, 30 Sep 2019 17:34 WIB
Pelabuhan Marunda (idris/detikcom)
Pelabuhan Marunda (idris/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi PT Karya Citra Nusantara (KCN) di sengketa Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. PT KCN lolos dari denda ganti rugi Rp 733 miliar terhadap PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) karena sengketa itu harusnya diselesaikan di PTUN.

kasus bermula saat terjadi kesepakatan antara KCN dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) pada 2004 silam. KBN merupakan BUMN yang diberikan hak pengelolaan Pelabuhan Marunda.

Dalam kesepakatan itu, PT KCN diberikan hak untuk mengelola Pelabuhan Marunda dari Cakung Draine hingga Sungai Kali Blencong sepanjang 1.700 meter. Adapun sebagai regulator adalah Kemenhub. Dari kerjasama itu dibuat perusahaan pelaksana yaitu PT Karya Teknik Utama (KTU).

Dalam perjalanannya, terjadi sengketa pengelolaan terkait kepemilikan saham pengelolaan pelabuhan itu. KBN tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). KBN menggugat KCN, Kemenhub dan PT Karya Teknik Utama (KTU).

KBN mengajukan tuntutan agar KCN menghentikan seluruh kegiatannya. Selain itu, meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 triliun.

Pada 9 Agustus 2018, PN Jakut mengabulkan gugatan KBN. PN Jakut menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016, antara Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

PN Jakut menyatakan PT KCN dan Kemenhub Cq Dirjen Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada KBN sebesar Rp 773 miliar. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Atas hal itu, KCN mengajukan kasasi. MA telah menunjuk hakim agung Nurul Elmiyah sebagai ketua majelis dan hakim agung Prim Pambudi dan hakim agung I Gusti Agung Sumanatha sebagai anggota.

"Mahkamah Agung ( MA) pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 2226K/PDT/2019 dengan amar mengabulkan permohonan kasasi Pemohon kasasi I PT Karya Citra Nusantara, Pemohon Kasasi II Kementeterian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP) Kelas V Marunda dan Pemohon Kasasi III PT Karya Teknik Utama," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Senin (30/9/2019).

MA membatalkan putusan PT. DKI Jakarta Nomor 754/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 10 Januari 2029, yang menguatkan putusan PN. Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 9 Agustus 2018 yang mengabulkan gugatan Penggugat. Kemudian MA mengadili sendiri dengan amar putusan menerima eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat.

"Menyatakan PN.Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara a quo. Putusan majelis hakim kasasi tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perjanjian Konsesi a'quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ucap Andi Samsan Nganro.

(asp/rvk)