Senin 30 September 2019, 13:28 WIB
Ini Instruksi Menristek ke Para Rektor PTN terkait Pelantikan Presiden
Menristekdikti M Nasir (Foto: Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta -
Seluruh rektor perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia mendapatkan instruksi khusus menjelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih dan anggota DPR periode 2019-2024 pada bulan Oktober mendatang. Instruksi itu turun dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir.
"Jadi begini, kami mengundang para rektor dan kepala lembaga pendidikan tinggi se-Indonesia (untuk) mengantisipasi perkembangan sekarang," kata Nasir di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).
Hal ini disampaikan Nasir usai menemui para rektor itu dalam pertemuan tertutup. Lantas, apa instruksi Nasir ke para rektor itu?
"Kami mengajak para rektor bagaimana para rektor bisa membuat situasi yang kondusif, situasi yang bisa membuat kita adalah suasana yang teduh dalam situasi yang baik, dalam pelantikan DPR, maupun pelantikan presiden," kata Nasir.
Langkah Nasir ini berkaitan erat dengan gelombang besar-besaran aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan banyak daerah lainnya beberapa waktu lalu dengan tuntutan menolak UU KPK, RKUHP dan rancangan UU lainnya serta isu-isu terkini termasuk kabut asap di Kalimantan dan Sumatera. Nasir pun meminta para rektor untuk turun langsung berdialog dengan mahasiswanya atas tuntutan-tuntutan itu.
"Kalau saya minta pada para rektor ini berdialog bersama dengan para mahasiswa (atas) tuntutan mereka terhadap undang-undang dan terkait pada RUU dan terkait pada semua perundang-undangan yang ada yang sekarang sedang dibahas," kata Nasir.
"Yang jelas RUU itu tidak akan disahkan sampai anggota DPRD berakhir. Nah nanti akan diselesaikan pada anggota DPR berikutnya. Oleh karena itu, maka saya meminta para rektor itu bisa mengajak dialog dengan para mahasiswa," imbuhnya.
Nasir pun berharap hasil dialog dengan mahasiswa itu dinotulakan. Nasir ingin tahu apa saja masukan dan keinginan dari para mahasiswa tersebut.
"Draf RUU itu kan sudah ada di mana-mana. Itu yang bisa dibahas. Apa sih masukannya? Apa sih keinginannya? Apa sih yang belum termasuk di dalamnya sehingga itu akan menjadi masalah yang harus mereka selesaikan?" kata Nasir.
(zap/dhn)
"Jadi begini, kami mengundang para rektor dan kepala lembaga pendidikan tinggi se-Indonesia (untuk) mengantisipasi perkembangan sekarang," kata Nasir di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).
"Kami mengajak para rektor bagaimana para rektor bisa membuat situasi yang kondusif, situasi yang bisa membuat kita adalah suasana yang teduh dalam situasi yang baik, dalam pelantikan DPR, maupun pelantikan presiden," kata Nasir.
Langkah Nasir ini berkaitan erat dengan gelombang besar-besaran aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan banyak daerah lainnya beberapa waktu lalu dengan tuntutan menolak UU KPK, RKUHP dan rancangan UU lainnya serta isu-isu terkini termasuk kabut asap di Kalimantan dan Sumatera. Nasir pun meminta para rektor untuk turun langsung berdialog dengan mahasiswanya atas tuntutan-tuntutan itu.
"Kalau saya minta pada para rektor ini berdialog bersama dengan para mahasiswa (atas) tuntutan mereka terhadap undang-undang dan terkait pada RUU dan terkait pada semua perundang-undangan yang ada yang sekarang sedang dibahas," kata Nasir.
"Yang jelas RUU itu tidak akan disahkan sampai anggota DPRD berakhir. Nah nanti akan diselesaikan pada anggota DPR berikutnya. Oleh karena itu, maka saya meminta para rektor itu bisa mengajak dialog dengan para mahasiswa," imbuhnya.
Nasir pun berharap hasil dialog dengan mahasiswa itu dinotulakan. Nasir ingin tahu apa saja masukan dan keinginan dari para mahasiswa tersebut.
"Draf RUU itu kan sudah ada di mana-mana. Itu yang bisa dibahas. Apa sih masukannya? Apa sih keinginannya? Apa sih yang belum termasuk di dalamnya sehingga itu akan menjadi masalah yang harus mereka selesaikan?" kata Nasir.
(zap/dhn)
