Paloh Tak Sepakat Demo UU KPK: Agar Kaum Radikal Tak Ikut Barisan Mahasiswa

Foto: Surya Paloh (Eva Safitri/detikcom)

Jakarta - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyarankan penolakan terhadap revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diselesaikan melalui dialog. Dia tak sepakat soal gelombang demonstrasi karena rawan disusupi provokator maupun kaum radikal.

"Membangun keutuhan agar tidak memberikan kesempatan kepada provokator politik dan kaum radikal di negeri ini yang ikut memperkuat barisan aksi mahasiswa dalam bungkus yang sama menentang RUU KPK. Tapi, memiliki upaya kelanjutan sendiri, agenda sendiri, agenda terselubung," kata Surya Paloh, seperti dikutip Antara, Minggu (29/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Paloh ingin kekisruhan yang terjadi akhir-akhir ini dapat diselesaikan dengan jalan dialog. Dia mengatakan NasDem menghormati keputusan parlemen terkait pengesahan revisi UU KPK namun di saat yang sama juga menghormati aspirasi masyarakat, apalagi aspirasi itu datang dari kalangan muda seperti mahasiswa.

"NasDem berupaya sepenuhnya membangun komunikasi baik dialog atau cara apapun yang baik dengan mahasiswa," ujarnya.

Dia mengakui NasDem memiliki andil atas disahkannya revisi UU KPK. NasDem, kata Paloh, siap mengakui kesalahan apabila pengesahan revisi UU KPK dianggap salah.

Paloh juga menyarankan mahasiswa menempuh uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) karena merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini.

"NasDem siap mengakui kesalahan jika memang pengesahan revisi UU KPK itu dianggap salah," ujarnya.