.webp)
"Demonstrasi yang menuntut penggantian dasar negara dan bentuk negara adalah sikap dan tindakan yang sudah berada di luar sistem negara Indonesia. Termasuk meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya, Apalagi setelah Jokowi terpilih dalam pemilu yang demokratis adalah sikap yang inkonstitusional dan bersifat pemaksaan kehendak," kata Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah kepada wartawan, Minggu (29/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seharusnya jalan demokrasi bangsa Indonesia termasuk dilegalkannya instrumen demonstrasi sebagai sarana mengungkapkan ekspresi masyarakat adalah untuk memperkuat dan mendekatkan dengan tujuan bernegara, yakni masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI," ujarnya.
Karena itu, menurut dia, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas. Hal itu, kata Basarah, untuk menjamin agar proses demokrasi di Indonesia tidak melenceng dari yang seharusnya.
"Oleh karena itu, diperlukan law enforcement yang lebih tegas lagi untuk menjamin proses demokrasi di Indonesia tidak menjadi sarana memupuk sikap anarkisme dalam segala bentuknya, baik yang bersifat kekerasan kata-kata (hate speech), fitnah dan sebagainya, maupun anarkisme fisik baik terhadap orang maupun barang-barang milik publik," tutur Basarah.
"Sejak kita merdeka tahun 1945, para pendiri bangsa telah membuat konsensus dasar bahan negara Indonesia adalah negara nasional religius yang berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI," imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, Gus Nur berbicara tentang pelengseran Jokowi dari jabatannya saat berorasi di Aksi Mujahid 212. Namun ia tak menjelaskan alasan mengapa meminta Jokowi mundur. Tak hanya meminta mundur, aksi tersebut juga bicara soal khilafah.
"Pak Jokowi, mundur sekarang hina, mundur nanti tambah hina. Kalau Anda lanjutkan ini, wallahi, tambah terhina, negara ini tambah hina. Kalau mundur sekarang, saya yakin rakyat, umat, Indonesia ini, walau sesakit-sakitnya hati ini akan tetap akan memaafkan," kata Gus Nur saat berorasi pagi tadi di Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).
Halaman 2 dari 2
