detikNews
2019/09/28 19:08:51 WIB

Jokowi Didesak Selamatkan KPK, Ini Syarat Penerbitan Perppu

Haris Fadhil - detikNews
Halaman 2 dari 2
Jokowi Didesak Selamatkan KPK, Ini Syarat Penerbitan Perppu Presiden Joko Widodo (Kris/BPMI Setpres)

Selain itu, aturan untuk menerbitkan perppu ada dalam Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Berikut isinya:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Lalu, bagaimana dengan prasyarat ihwal kegentingan yang memaksa?

Dalam pasal-pasal itu tak diatur secara ihwal kegentingan yang memaksa. Terkait hal ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md memberikan pandangan.

Menurut Mahfud, yang hadir dalam pertemuan dengan Jokowi bersama para tokoh di Istana, keadaan genting merupakan pandangan subjektif presiden. Dia mengatakan keadaan genting tak bisa diukur dan merupakan hak presiden untuk menentukan keadaan masyarakat dan negara.

"Tidak dikaji, itu gampang, kan memang sudah agak genting sekarang, itu hak subjektif presiden bisa juga, tidak bisa diukur dari apa genting itu. Presiden menyatakan keadaan masyarakat dan negara seperti ini saya harus ambil tindakan itu bisa dan sudah biasa dan tidak ada dipersoalkan itu," ucapnya.
(haf/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com