Pertemuan yang Luluhkan Jokowi untuk Pertimbangkan Perppu UU KPK

Pasti Liberti Mappapa - detikNews
Jumat, 27 Sep 2019 20:17 WIB
Presiden Jokowi (Muchlis Jr/BPMI Setpres)
Presiden Jokowi (Muchlis Jr/BPMI Setpres)
Jakarta - Sikap Presiden Joko Widodo yang semula menolak usul penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan pada 17 September 2019 kini mulai goyang. Sebelumnya, awal pekan lalu, setelah bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Istana Merdeka, saat ditanya wartawan soal kemungkinan mengeluarkan perppu tersebut, Jokowi hanya menjawab singkat, "Nggak ada (perppu)."

Namun, Kamis (26/9/2019) lalu, Istana mengundang sejumlah tokoh dengan agenda berdiskusi tentang beberapa isu hukum, politik, dan lingkungan yang mengemuka. Presiden Jokowi memakai kemeja putih duduk didampingi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, yang mengambil posisi di sebelah kanannya. Sementara itu, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Alexander Lay, dan Sukardi Rinakit berturut-turut duduk di sebelah kiri mantan Gubernur DKI Jakarta itu.



Di seberangnya, duduk sejumlah tokoh agama, akademisi, dan pakar-pakar hukum, seperti cendekiawan Islam Quraish Shihab, rohaniwan Franz Magnis-Suseno, budayawan Goenawan Mohamad, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md, guru besar emeritus Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabottingi, ekonom senior Emil Salim, advokat senior Albert Hasibuan, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, dan sejumlah pakar hukum tata negara.

"Saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran hutan, Papua, dan Undang-Undang KPK RUU KUHP, dan terakhir soal demonstrasi-demonstrasi," ujar Jokowi membuka pertemuan itu. "Saya juga ingin menegaskan kembali komitmen saya pada kehidupan demokrasi di Indonesia bahwa kebebasan pers dan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang kita pertahankan. Jangan sampai Bapak-Ibu sekalian meragukan komitmen saya terkait ini."

Setelah itu, pertemuan berlangsung tertutup. Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari, yang turut hadir dalam perjamuan tersebut, mengatakan Presiden memulai dengan menjabarkan soal kebakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah serta penanganannya dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Tapi kami tahu bahwa pertemuan itu pada dasarnya ingin membahas revisi UU KPK," ujar Feri kepada detikcom.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3