Bedah RUU KUHP

Saat Jadi Ketua MK, Mahfud Md Setuju KUHP Penjarakan Gelandangan

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 27 Sep 2019 08:25 WIB
Ketua MK Mahfud MD (dok.detikcom)
Ketua MK Mahfud MD (dok.detikcom)
Jakarta - KUHP saat ini mengancam gelandangan selama 3 bulan penjara. Oleh RUU KUHP, ancamannya diturunkan menjadi sangat ringan yaitu denda adminstrasi maksimal Rp 1 juta atau kerja sosial. Namun, mahasiswa menolaknya sehingga RUU KUHP ditunda disahkan.

Dalam KUHP saat ini ancaman pidana bagi gelandangan dituangkan dalam Pasal 505, yaitu:

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Seorang mahasiswa dari Padang, Debbi Agustio Pratama pernah mengajukan judicial review atas Pasal di atas. Alasannya, sebagai anak punk, ia meras terancam. Kedua, UUD 1945 memberikan kewajiban bagi negara melindungi fakir miskin dan anak terlantar, mengapa gelandangan malah dipenjara.


Dalam putusannya, MK menolak gugatan tersebut. Menurut MK, perlindungan fakir miskin dengan penggelandangan adalah dua hal yang berbeda.

"Pelarangan hidup bergelandangan merupakan soal yang tidak berkaitan dengan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar," kata Ketua MK Mahfud Md saat membacakan putusan Nomor 29/PUU-X/2012 yang dikutip dari website MK, Jumat (27/9/2019).
Selanjutnya
Halaman
1 2 3