Tekan Kemiskinan, 92% Anggaran Kemensos untuk Bansos Tahun 2020

Tekan Kemiskinan, 92% Anggaran Kemensos untuk Bansos Tahun 2020

Adinda Purnama Rachmani - detikNews
Rabu, 25 Sep 2019 19:04 WIB
Foto: Dok. Kemensos
Foto: Dok. Kemensos
Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya meningkatkan layanan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Menurut Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar, pada 2020, Kemensos memiliki posisi strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kemensos masuk kelompok kementerian dengan anggaran besar dan 92 persen lebih anggarannya merupakan bantuan sosial. Menurutnya, hal ini berarti ada harapan dan kepercayaan besar kepada Kementerian Sosial untuk dapat memberikan dampak besar untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

"Harapan dan kepercayaan ini harus diikuti komitmen dan upaya kita membangun tata kelola pemerintahan yang baik agar profesionalitas pelayanan terus meningkat," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2019).

Saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 di Jakarta itu, Dadang menekankan tujuan pelayanan ialah kepuasan publik dan kinerja optimal terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dapat tercapai dengan baik.

"Hal tersebut tentunya dimulai dari proses perencanaan yang baik, yang memastikan bahwa setiap kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional," katanya.

Agar semua perencanaan tersebut berjalan dengan baik, lanjut Dadang, Kemensos bersama pemerintah daerah seluruh Indonesia terus memperkuat sinergi agar roda pembangunan dapat berjalan lancar.

"Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antarlembaga, antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci lancarnya roda pembangunan," katanya.

Dadang mengatakan di tengah gejolak perekonomian global, pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,22 persen pada Maret 2015, menjadi 9,41 persen pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI. Ketimpangan pendapatan pun terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019.


"Capaian ini tentunya tidak boleh membuat kita berpuas diri, namun menjadi pemacu untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat hingga terwujud kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII, Ali Taher menekankan kepada jajaran pemda se-Indonesia yang hadir dalam rakor tersebut agar setiap warganya harus dapat menikmati hasil pembangunan. Jangan sampai ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan nasional.

"Sesuai dengan arahan Presiden, penggunaan APBN harus fokus dan tepat sasaran serta memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.


Ali berharap pertemuan ini dapat meningkatkan komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan program dan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional sehingga pada akhirnya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan tugas pemerintah dan DPR adalah untuk menyejahterakan rakyat.

"Tugas kita adalah mengubah air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan," tutur Taher.

Sebagai informasi, Kemensos menggelar Rakor bertema 'Meningkatkan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Lebih Terintegrasi' pada 24-27 September di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesepahaman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta tercipta sinergi antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hadir dalam rapat seluruh Dinas Sosial Provinsi di Indonesia, unit kerja eselon II dan unsur perencana yang ada di lingkungan Kementerian Sosial RI.


Simak juga video "Kemensos Akan Salurkan 6.000 Kartu Penyandang Disabilitas":

[Gambas:Video 20detik]

(akn/ega)