Inas Cerita soal Rapat Mendag dan Inkoppol-Inkopad terkait Impor Gula

Terdakwa kasus suap-gratifikasi Bowo Sidik Pangarso (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Anggota DPR Inas Nasrullah Zubir menyinggung tentang rapat-rapat antara Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait perkara suap-gratifikasi dengan terdakwa Bowo Sidik Pangarso. Inas menyinggung tentang kritik DPR soal Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.

"Ada beberapa persoalan, antara lain perdagangan itu masalah impor sapi, impor gula, impor bawang putih, kemudian ada juga waktu itu kita persoalkan mengenai beras," ucap Inas mengawali kesaksiannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Inas Cerita soal Rapat Mendag dan Inkoppol-Inkopad terkait Impor Gula

Inas Nasrullah Zubir (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat itu menurut Inas Komisi VI DPR mengkritisi Permendag tersebut. Namun saat itu Inas menyebut Kemendag hanya mengganti nomor aturan itu, bukan substansinya.

"Terkait dengan peraturan di Kemendag, kita hanya bisa mengkritisi saja, tetapi itu domain dari pemerintah. Apakah pemerintah mau melaksanakan atau tidak itu adalah hak pemerintah," ucapnya.

Di tengah proses itu, setahu Inas, Bowo bersama pimpinan Komisi VI DPR lain pernah bertemu dengan Mendag. Namun Inas mengaku tidak tahu apa yang dibicarakan serta tak tahu soal ada tidaknya uang di balik pertemuan itu.

"Seingat saya pernah Pak Bowo cerita melalui telepon kepada saya tentang pertemuan antara Pak Haikal (M Haikal) dengan Pak Teguh (Teguh Juwarno), yang katanya bertemu di suatu hotel-lah. Katanya Pak Bowo ketemu Pak Haikal (dengan) Pak Enggar (Mendag) dengan Pak Teguh Juwarno di salah satu hotel. Saya nggak tahu hotelnya," kata Inas.

"Apa yang dibicarakan?" tanya jaksa.

"Saya bilang sedang apa, dia (Bowo) bilang sedang ngobrol. Sudah itu saja," ucap Inas.

Ada Inkoppol dan Inkopad terkait Impor Gula

Selain itu Inas bercerita soal isu yang mencuat dalam rapat Komisi VI DPR dengan Kemendag. Salah satunya disebutkan Inas terkait Inkoppol atau Induk Koperasi Polri dan Inkopad atau Induk Koperasi TNI Angkatan Darat.

"Memang di dalam rapat-rapat dengan Menteri Perdagangan, seingat saya mencuat dari salah satu anggota mengatakan bahwa Inkoppol dan Inkopad itu organ dari TNI dan Polri. Itu mendapat alokasi import raw sugar," ujar Inas.

"Nah padahal, import raw sugar itu tidak dibenarkan kalau tidak punya memiliki pabrik gula, hanya pabrik gula yang diberi izin impor, alokasi import raw sugar," imbuhnya.

Hal itu pun menjadi ramai menurut Inas di kalangan Komisi VI DPR. Namun setelah diperiksa penyidik KPK, Inas baru membaca di risalah rapat bila Inkoppol dan Inkopad mendapatkan jatah gula dari hasil impor, bukan jatah untuk mengimpor.

"Saya juga baca risalah rapatnya di penyidik. Di sana dikatakan kalau Enggar salah. Pak Lili (Lili Asdjudiredja) mengatakan soal impor untuk Inkopad dan Inkoppol. Kemudian juga mengemuka dalam risalah rapat tersebut, adanya penjualan, penyaluran gula rafinasi itu kan yang 1 kg, yang dilaksanakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi," ucap Inas.

Dalam persidangan ini Bowo didakwa menerima suap dan gratifikasi. Untuk dakwaan suap, Bowo diduga menerima Rp 2,6 miliar dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) terkait pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog), sedangkan terkait gratifikasi Bowo diduga menerima Rp 7,7 miliar. Perihal gratifikasi itu KPK menyebutkan sumbernya dari banyak pihak.