PDIP Daftarkan Kepengurusan Baru Hasil Kongres Bali ke Kemenkum HAM

PDIP daftarkan kepengurusan baru ke Kemenkum HAM (Foto: Dwi Andayani-detikcom)

Jakarta - PDIP mendaftarkan susunan kepengurusan baru yang dibentuk saat Kongres V PDIP di Bali ke Kementerian Hukum dan HAM. Selain susunan kepengurusan, PDIP juga mendaftarkan perubahan AD/ART partai.

"Kami hari ini menyerahkan kepada bapak Menteri Hukum dan HAM ada tiga, adalah perubahan AD/ART partai. Ini adalah putusan kongres kami di Bali walau baru selesai sebulan setelahnya, kami perlu keseksamaan karena partai kami adalah partai untuk semua orang," ujar Wasekjen PDIP Utut Adianto, di Gedung Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, (25/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Utut terlihat didampingi Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat. Menkum HAM Yasonna Laoly terlihat menerima langsung rombongan PDIP.

Selain AD/ART partai, PDIP juga disebut menyerahkan susunan mahkamah partai. Menurut Utut, mahkamah partai ini berfungsi untul menyelesaikan sengketa di dalam partai.

"Kedua kami juga membiasakan diri apabila ada sengketa di partai tidak langsung kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi diselesaikan di mahkamah partai. Oleh karena itu, kami membentuk mahkamah partai yang ini bagian dari yang disahkan," ujar Utut.

Utut mengatakan, pihaknya juga memberikan perubahan susunan kepengurusan DPP yang terdiri dari 36 orang. Terdiri dari 27 orang DPP dan 9 orang unsur departemen.

"Terakhir tentu susunan pengurus DPP ini semua ada 36 orang dan wanitanya juga persis 30 persen jumlahnya 13 orang. Ini semoga bisa segera diproses dan bisa membuat kami lebih kencang lagi melayani masyarakat," tuturnya.

Yasonna menyebut dokumen yang diserahkan oleh PDIP terkait perubahan telah lengkap. Dia menyebut akan memproses perubahan kepengurusan sesuai ketentuan, yakni minimal waktu 2 hari bila dokumen lengkap.

"Kami akan memperosesnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya lihat di sini, perubayan anggaran dasar sudah ada, akta notaris tentang kepengurusan juga sudah ada, juga susuan tentang departemen atau mahkamah partai sudah lengkap," kata Yasonna.

"Tergantung kelengkapan dokumen, kalau lengkap bisa 2 hari, minimal 2 hari kalau sesuai undang-undang 7 hari," sambungnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya