Bedah RUU KUHP

RUU KUHP: Pelaku Makar Bunuh Presiden Diancam Hukuman Mati

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 25 Sep 2019 09:31 WIB
Paspampres mengawal Presiden Joko Widodo (dok.istana)
Paspampres mengawal Presiden Joko Widodo (dok.istana)
Jakarta - KUHP produk anak bangsa kembali ditunda atas desakan mahasiswa. Dalam RUU KUHP itu, sejumlah pasal baru muncul, tapi ada juga yang masih dipertahankan.

Salah satu yang dipertahankan adalah Pasal Makar. "Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwu­judkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut," demikian bunyi Pasal 167 RUU KUHP versi 15 September 2019 sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (25/9/2019).

Lalu apa saja yang termasuk delik makar?

1. Makar terhadap Presiden dan Wapres
Dalam delik ini, makar ditujukan untuk membunuh Presiden atau Wapres. Termasuk juga untuk membuat Presiden/Wapres agar tidak mampu menjalankan pemerintahan. Apa hukumannya? Maksimal pidana mati. Berikut bunyi Pasal 191:

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Baca juga: Polisi Sita 25 Buku Jihad di Rumah Pepi
Selanjutnya
Halaman
1 2