detikNews
2019/09/24 13:38:23 WIB

DPR Sahkan UU P3, UU Mangkrak Bisa Dilanjutkan Periode Mendatang

Tsarina Maharani - detikNews
Halaman 2 dari 2
DPR Sahkan UU P3, UU Mangkrak Bisa Dilanjutkan Periode Mendatang Foto ilustrasi sidang Paripurna DPR. (Lamhot Aritonang/detikcom)

Selain soal carry over, UU ini mengatur pembentukan kementerian baru yang mengurusi soal regulasi. Alternatif lain ialah lembaga negara setingkat menteri.

"Ini juga ada penyesuaian kelembagaan. Rencana presiden mau bentuk sebuah badan khusus yang mau menangani per-UU-an. Kita selipkan di situ kementerian atau lembaga," kata Yasonna Laoly, Rabu (18/9).

Kementerian/lembaga baru itu akan menyusun Prolegnas di lingkungan pemerintah dan bertanggung jawab di bidang pembentukan perundang-undangan. Yasonna juga meminta ada penambahan pas yang mengatur harmonisasi peraturan daerah dengan kementerian atau lembaga.


"Kemudian tentang harmonisasi peraturan-peraturan daerah supaya ada koordinasinya dengan kementerian yang ditunjuk untuk itu. Harmonisasinya karena banyak daerah-daerah yang membuat perda-perda yang kadang-kadang bertentangan dengan UU, bertentangan dengan ideologi negara, UUD," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dalam Debat Pilpres 2019 mengkritik banyaknya regulasi. Hasilnya, banyak prioritas pembangunan terbengkalai. Solusinya, akan dibuat Pusat Legislasi Nasional.

"Kami gabungkan di Pusat Legislasi Nasional. Kontrol langsung oleh presiden, satu pintu agar tak tumpang tindih. Perda juga harus konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Kita sederhanakan semua. Apabila ada tumpang-tindih langsung kelihatan bisa kita lakukan revisi," ungkap Jokowi.
(tsa/elz)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com