2019/09/24 13:38:23 WIB
DPR Sahkan UU P3, UU Mangkrak Bisa Dilanjutkan Periode Mendatang
Halaman 1 dari 2
Foto ilustrasi sidang Paripurna DPR. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -
DPR RI mengesahkan revisi UU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3). Berdasarkan revisi, kini undang-undang yang pembahasannya belum selesai dalam satu periode dapat dilanjutkan DPR di periode berikutnya.
Pengesahan RUU PPP itu diputuskan dalam rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin rapat.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Totok Daryanto menyampaikan laporan kesepakatan DPR dan pemerintah terkait revisi UU P3. Ia menjelaskan DPR dan pemerintah telah sepakat membuat sistem 'carry over' terhadap RUU yang pembahasannya tidak selesai dalam satu periode.
"Ketentuan mengenai sistem pembahasan RUU yang carry over yang tidak selesai pembahasannya di periode sekarang ke periode selanjutnya," kata Totok.
Selanjutnya, Menkum HAM Yasonna Laoly juga menyampaikan laporan atas RUU P3. Dia mengucapkan terima kasih kepada DPR atas kerja sama dalam pembahasan revisi UU No 12/2011 ini.
"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami," ujar Yasonna.
Atas laporan DPR dan pemerintah, Fahri pun meminta persetujuan para anggota Dewan. Anggota DPR yang hadir menyetujui rancangan revisi UU PPP disahkan menjadi undang-undang.
"Apakah rancangan UU tentang Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui?" kata Fahri.
"Setuju," jawab hadirin rapat. Fahri kemudian mengetuk palu tanda pengesahan undang-undang.
Pengesahan RUU PPP itu diputuskan dalam rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin rapat.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Totok Daryanto menyampaikan laporan kesepakatan DPR dan pemerintah terkait revisi UU P3. Ia menjelaskan DPR dan pemerintah telah sepakat membuat sistem 'carry over' terhadap RUU yang pembahasannya tidak selesai dalam satu periode.
Selanjutnya, Menkum HAM Yasonna Laoly juga menyampaikan laporan atas RUU P3. Dia mengucapkan terima kasih kepada DPR atas kerja sama dalam pembahasan revisi UU No 12/2011 ini.
"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami," ujar Yasonna.
Atas laporan DPR dan pemerintah, Fahri pun meminta persetujuan para anggota Dewan. Anggota DPR yang hadir menyetujui rancangan revisi UU PPP disahkan menjadi undang-undang.
"Apakah rancangan UU tentang Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui?" kata Fahri.
"Setuju," jawab hadirin rapat. Fahri kemudian mengetuk palu tanda pengesahan undang-undang.
